Faktanabire.com __ Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua bersama Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) menggelar seminar bertajuk Pembangunan yang Adil dan Berkelanjutan: Merajut Keadilan, Merangkul Masyarakat Adat, dan Menjaga Lingkungan. Acara ini berlangsung di Adamant Hotel, Jalan Poros Wadio, Nabire, Papua Tengah, Jumat 30/05/2025.
Seminar ini menjadi forum strategis yang menyoroti berbagai persoalan krusial, termasuk hilangnya hutan alam di Papua Tengah, dampak ekspansi industri skala besar, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Direktur WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, menegaskan bahwa forum ini digelar untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil, media, praktisi lingkungan, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis ekologi di Papua.
Forum juga menyinggung maraknya izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan mengabaikan hak adat. Misalnya, PT Nabire Baru pada 2015 mengantongi izin pelepasan kawasan hutan seluas 40.000 hektar, dengan 28.000 hektar sudah digunakan untuk perkebunan sawit. Sementara 17.000 hektar lainnya masih berada dalam konsesi
“Kami ingin berbagi strategi untuk mengangkat isu lingkungan di Papua, dengan melibatkan Jikalahari dan unsur pemerintah, termasuk Gubernur Papua Tengah dan Majelis Rakyat Papua,” ujar Maikel.
Ia juga menekankan peran strategis jurnalis dalam membongkar praktik deforestasi dan memperjuangkan keadilan ekologis bagi masyarakat adat yang paling terdampak.
Seminar ini menghadirkan narasumber lintas sektor, baik dari pemerintahan, adat, media, hingga organisasi masyarakat sipil, antara lain:
- Yan R. Pagu, S.Hut., M.Si. (Plt. Kadis LHK Papua Tengah): Pengendalian Lingkungan Hidup Dalam Perencanaan Pembangunan
- Okto Marko Pekey (Ketua DAP Wilayah Meepago): Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Kelestarian Alam dan Nilai Budaya.
- Mikael Kudiai (Pemred Lao-Lao Papua): Peran Media Dalam Isu Lingkungan
- Emanuel Gobai, S.H., M.H. (YLBHI-LBH Papua): Hak Atas Tanah, Masyarakat Adat Papua
- Okto Yudo Satyo (Koordinator Jikalahari): Dampak Kerusakan Hutan
- John N.R. Gobai (Anggota DPR Papua Tengah): Rencana Perdasi/Perdasus Untuk Masyarakat Adat dan Hutan Adat
Mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Staf Ahli Gubernur Ukkas, S.Sos., M.K.P., menyampaikan komitmen pemerintah untuk membangun Papua secara adil dan inklusif.
“Pemerintah tidak hanya hadir untuk ekonomi dan infrastruktur. Kita harus bersinergi membangun Papua secara adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ukkas menambahkan bahwa pembangunan di Papua harus bersifat partisipatif, berkeharian, dan berbagi, agar tidak meninggalkan masyarakat adat di tengah gelombang investasi.
Seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang—pemerintah, tokoh adat, media, dan organisasi masyarakat sipil—dengan Maikel Primus Peuki sebagai moderator, serta Margaretha Pigay bertindak sebagai pembawa acara.
Melalui diskusi mendalam, seminar ini diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan serta pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
