Faktanabire.com __ Rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya di Provinsi Papua Tengah menuai penolakan keras dari rakyat, pelajar, dan mahasiswa asal wilayah Simapitowa yang saat ini berada di Nabire. Mereka menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pemekaran tersebut benar-benar direalisasikan.
Dalam pernyataan sikap resmi yang dibacakan di halaman Asrama Pelajar Mahasiswa Yegoukotu di Jayanti, Kamis 29 Mei 2025, bahwa rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya tanpa keterlibatan masyarakat Simapitowa sebagai pihak yang terdampak langsung.
Menurut mereka, terdapat indikasi bahwa perjuangan untuk pemekaran Kabupaten Mapia Raya digerakkan oleh sekelompok intelektual yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kawasan Mapia Raya yang memiliki alam yang masih utuh dan belum tersentuh industri besar, kini menjadi incaran berbagai kepentingan, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif.
Dalam pernyataan sikap itu, masyarakat Simapitowa menyebutkan lima ancaman utama jika pemekaran Kabupaten Mapia Raya dilanjutkan:
- Ancaman Ekologis
Wilayah Mapia yang masih kaya dengan keanekaragaman hayati berpotensi mengalami kerusakan parah akibat masuknya perusahaan tambang legal maupun ilegal yang akan mengeksploitasi sumber daya alam secara masif.
- Ancaman Keamanan
Pemekaran wilayah dikhawatirkan akan menjadi alasan untuk memperbanyak pos militer dan pendropan aparat keamanan ke daerah baru, seperti yang terjadi di beberapa daerah lain di Papua. Hal ini berpotensi menimbulkan trauma dan kekerasan terhadap warga sipil.
- Ancaman Peminggiran Orang Asli Mapia
Program transmigrasi yang kemungkinan besar akan menyertai pemekaran dapat menyebabkan marginalisasi terhadap masyarakat asli Mapia dan mempercepat perubahan demografi yang tidak menguntungkan penduduk lokal.
- Ancaman Kesehatan
Eksploitasi alam besar-besaran akan berdampak pada pencemaran udara dan lingkungan, yang pada akhirnya akan memicu penyebaran penyakit dan ancaman kesehatan serius bagi masyarakat setempat.
- Ancaman terhadap Budaya Lokal
Kehidupan masyarakat Mapia yang bergantung pada alam, seperti berkebun, berburu, dan beternak, akan terganggu. Kehadiran perusahaan dan perubahan struktur sosial akibat pemekaran akan menyebabkan kepunahan budaya dan cara hidup tradisional masyarakat Mapia.
Berdasarkan kekhawatiran tersebut, rakyat, pelajar, dan mahasiswa Simapitowa di Nabire menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
– Menolak dengan tegas pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
– Menolak pembangunan pos militer dan pendropan militer di wilayah Simapitowa.
– Menolak segala bentuk operasi perusahaan legal maupun ilegal di tanah Simapitowa.
– Menolak pembangunan jalan trans di wilayah Simapitowa karena berpotensi merusak lingkungan alam yang masih murni.
Pernyataan ini ditegaskan sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap tanah leluhur mereka, serta upaya mempertahankan kelangsungan hidup, budaya, dan hak atas lingkungan yang bersih dan aman.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh rakyat, pelajar, dan mahasiswa Simapitowa se-Indonesia dengan penanggung jawab kolektif dari komunitas Simapitowa yang berada di Nabire. Pernyataan ini juga diketahui dan didukung langsung oleh Kepala Suku Simapitowa, Fabianus Tebai.
