Bandar Lampung, Faktanabire.com – Komunitas Mahasiswa Papua Se-Sumatera (KOMPASS) menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang dialami aktivis dan perempuan adat Merauke, Yasinta Moiwend.
Organisasi mahasiswa Papua itu menilai perhatian publik dan pemerintah saat ini lebih banyak tertuju pada polemik film Pesta Babi dibanding berbagai persoalan yang selama ini disuarakan Mama Yasinta terkait hak-hak masyarakat adat di Papua.
Ketua Umum KOMPASS, Anderian Kamo, mengatakan negara seharusnya tidak hanya cepat merespons isu yang berkembang di ruang publik, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang selama bertahun-tahun disampaikan masyarakat adat Papua.
“Kami mempertanyakan mengapa negara dan para pemangku kepentingan begitu cepat merespons polemik terkait film Pesta Babi, sementara suara Mama Yasinta mengenai hak-hak masyarakat adat, kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, pengungsian warga sipil, dan berbagai persoalan kemanusiaan lainnya tidak memperoleh perhatian yang sama,” kata Anderian Kamo dalam siaran pers yang diterima pada Senin (1/6).
Menurut KOMPASS, selama kurang lebih empat tahun terakhir Mama Yasinta secara konsisten menyuarakan dampak berbagai proyek pembangunan terhadap masyarakat adat di Merauke. Ia menyampaikan keresahan masyarakat mengenai tanah adat, hutan, sumber penghidupan, dan masa depan generasi Papua.
Namun, organisasi tersebut menilai pemerintah belum memberikan ruang yang memadai bagi aspirasi masyarakat adat dalam proses pengambilan kebijakan.
KOMPASS juga mengaku khawatir setelah keluarga Mama Yasinta menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, keberangkatan Mama Yasinta dari kampung terjadi tanpa pemberitahuan kepada keluarga dekat.
“Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keselamatan dan keadaan Mama Yasinta. Berbagai dugaan berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya tekanan atau intimidasi yang harus ditelusuri secara objektif dan independen oleh lembaga yang berwenang,” ujar Anderian.
Atas situasi tersebut, KOMPASS mendesak seluruh pihak yang mengetahui keberadaan Mama Yasinta Moiwend agar segera memastikan keselamatan, kondisi kesehatan, dan kebebasannya sehingga keluarga memperoleh kepastian.
Selain itu, organisasi tersebut meminta Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke segera mengambil langkah konkret untuk memastikan Mama Yasinta dapat kembali bertemu keluarganya serta memperoleh perlindungan dan pemulihan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
KOMPASS juga mendesak DPR Papua Selatan, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk melakukan penelusuran, pendampingan, pemantauan, dan perlindungan terhadap Mama Yasinta Moiwend.
“Kami menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya tentang satu individu. Ini adalah persoalan mengenai bagaimana negara memperlakukan suara masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayat, menjaga lingkungan hidup, dan memperjuangkan hak-hak komunitasnya,” tegas Anderian.
Ia menambahkan bahwa negara tidak boleh hanya hadir ketika muncul polemik publik, tetapi juga harus hadir ketika masyarakat adat meminta perlindungan atas hak-hak dasarnya.
KOMPASS menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut secara damai, demokratis, dan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
“Dengarkan suara masyarakat adat sebelum terlambat. Lindungi pembela hak asasi manusia. Kembalikan Mama Yasinta Moiwend kepada keluarganya dan pastikan hak-haknya terpenuhi,” tutup Anderian Kamo.
