NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat darurat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah kabut asap mulai terlihat di wilayah Nabire.
Rapat darurat untuk mengonsolidasikan penanganan bersama Dinas Kehutanan, BPBD, Dinas Kesehatan, Kepolisian, RRI, dan BMKG pada Jumat sore, (21/08 2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan titik api serta langkah mitigasi untuk mencegah kebakaran meluas. Pemerintah mengantisipasi peningkatan risiko karhutla karena Agustus hingga September menjadi periode puncak musim kemarau.
Berdasarkan pemantauan BMKG dan BNPB, sejumlah titik panas terdeteksi di Kabupaten Nabire dan beberapa wilayah lain di Papua Tengah. Kondisi cuaca kering membuat pemerintah mempercepat langkah pencegahan dan memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.
Pemprov Papua Tengah mengoptimalkan seluruh sarana yang tersedia untuk mendukung operasi pemadaman.
Pemerintah saat ini mengerahkan enam unit mobil pemadam kebakaran gabungan milik pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire.
Selain itu, Kepolisian menyiapkan dua unit armada yang telah dimodifikasi untuk mendukung operasi penyiraman di lokasi terdampak.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Soemoele, mengakui pemerintah masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung.
“Memang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itulah posisi kita per hari ini,” ujar Silwanus.
Untuk memperkuat pasokan air, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan masyarakat yang memiliki kendaraan tangki air. Armada tersebut dapat digunakan untuk mengangkut air dan mendukung mobil pemadam di lapangan.
“Kita akan terus mengupayakan memodifikasi dan memobilisasi jika ada masyarakat misalnya yang mempunyai mobil-mobil tangki dapat juga digunakan untuk membawa air dan memberikan itu kepada mobil-mobil yang ada,” katanya.
Pemerintah berharap dukungan armada tambahan dapat membantu petugas menjangkau lokasi yang sulit diakses kendaraan pemadam standar.
Pemprov Papua Tengah juga meminta masyarakat ikut mencegah munculnya titik api baru selama puncak musim kemarau. Pemerintah mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar secara sembarangan.
Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok di kawasan yang mudah terbakar. Jika menemukan titik api kecil, warga dapat melakukan pemadaman awal selama kondisi masih aman.
Namun, apabila api mulai membesar atau tidak dapat dikendalikan, masyarakat diminta segera melapor kepada petugas melalui posko penanganan darurat.
Silwanus menegaskan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran meluas.
“Kepada masyarakat dipastikan satu, jangan membakar sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jika melihat titik-titik api ya sepanjang masih bisa dipadam dilakukan, tapi tidak mampu segera menghubungi posko-posko yang ada,” tegasnya.
Untuk memperkuat koordinasi, Pemprov Papua Tengah akan menggelar Apel Siaga Personel Terpadu pada Senin mendatang. Pemerintah akan mengumpulkan personel lintas instansi untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi peningkatan karhutla.
Setelah apel, pemerintah akan menggelar pertemuan teknis guna menetapkan strategi penanganan yang lebih terukur dan efektif di lapangan.
Sementara itu, pemerintah memusatkan koordinasi penanganan karhutla di Posko Penanganan Darurat yang berada di Kantor BPBD. Pemprov Papua Tengah juga akan segera menyebarluaskan nomor kontak darurat agar masyarakat dapat melaporkan temuan titik api dengan cepat.
Pemerintah menargetkan koordinasi lintas instansi dan dukungan masyarakat mampu mempercepat respons terhadap titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas selama puncak musim kemarau.
