NABIRE, FaktaNabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 8 persen melalui penguatan koordinasi dan pengawalan program pembangunan.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Tengah melalui Asisten III Setda Papua Tengah, Victor Fun, saat membuka Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP4ED) Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur, Rabu (7/10/2026).
Victor menegaskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus mempercepat realisasi APBD, mendorong investasi, memperbaiki infrastruktur, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat UMKM dan sektor pariwisata.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menjadikan penyerapan anggaran sebatas ukuran administratif.
“APBD harus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap belanja pemerintah harus memberikan multiplier effect terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa, belanja modal, penyaluran bantuan sosial dan BLT hingga akhir 2026.
Di sektor investasi, Pemprov Papua Tengah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama OPD teknis memetakan peluang investasi sektor unggulan serta memberikan pendampingan kepada investor.
Victor mengatakan Papua Tengah memiliki potensi ekonomi besar yang harus diubah menjadi investasi, produksi, dan lapangan kerja. Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan transportasi, tingginya biaya angkutan, kondisi keamanan, serta persoalan lahan dan hak ulayat.
“Persoalan seperti ini tidak boleh berhenti pada tahap identifikasi, tetapi harus kita carikan solusi secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” katanya.
Selain investasi, pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur, pengendalian harga, pencegahan peredaran barang ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan UMKM dan pariwisata, serta kemudahan perizinan sebagai sembilan langkah strategis dalam TP4ED.
Victor menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis data. Menurutnya, setiap program harus memiliki penanggung jawab, target terukur, batas waktu, dukungan anggaran, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
“Sangat mustahil kalau kita membangun sesuatu tanpa data. OPD harus memiliki penanggung jawab, target yang terukur, batas waktu penyelesaian, dukungan anggaran, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh data yang digunakan dalam pengambilan kebijakan diverifikasi bersama OPD terkait dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar kebijakan pemerintah memiliki dasar yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menghadapi sisa waktu 2026, pemerintah akan memperkuat pemantauan secara mingguan dan bulanan terhadap program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus mengetahui apa masalahnya, siapa yang bertanggung jawab, apa solusinya, berapa anggarannya, kapan harus kita selesaikan, dan apa hasil yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Victor menegaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak dapat dicapai oleh satu OPD saja, satu pemerintah daerah, atau satu kelompok masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah kerja bersama,” katanya.
Ia berharap TP4ED tidak berhenti sebagai forum pelaporan, tetapi menjadi ruang koordinasi, penyelesaian masalah, dan percepatan pembangunan ekonomi Papua Tengah hingga akhir 2026 sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027.
“Mari kita jadikan TP4ED sebagai ruang koordinasi, penyelesaian masalah, dan percepatan, bukan sekadar forum pelaporan saja,” pungkasnya.
