Faktanabire.com __ Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire pada Selasa (29/4/2025) ini mengusung tema “Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
Dalam sambutannya, Bupati Nabire menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi pusat dari setiap rencana pembangunan.
“Kita ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan,” ujarnya.
Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong kemajuan Nabire di berbagai bidang.
“Kami bertekad membangun Nabire menjadi daerah yang hebat—baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Informasi Provinsi Papua Tengah, Eliaser Yogi, S.TP., M.Si., yang hadir mewakili Gubernur Papua Tengah, menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan di Kabupaten Nabire. Menurutnya, kinerja pemerintah daerah Nabire dapat menjadi teladan bagi delapan kabupaten lainnya di wilayah Papua Tengah.
“RKPD 2026 harus menjadi dokumen yang hidup, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor,” tegas Eliaser.
Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Warobai, S.Sos., M.Ip., dalam pernyataannya menekankan pentingnya keberpihakan terhadap masyarakat kecil dalam setiap program pembangunan. Ia berharap proses Musrenbang dapat berjalan inklusif, transparan, dan menghasilkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Penyusunan RKPD ini merupakan fondasi penting untuk menguatkan pelayanan publik dan mensejahterakan rakyat. DPRK berharap setiap program dirancang sebaik-baiknya, demi kemajuan Kabupaten Nabire,” ujarnya.
Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini menyoroti sejumlah sektor prioritas, antara lain: peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan ketahanan pangan. Isu-isu strategis seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses pelayanan publik, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel turut menjadi fokus utama.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd., M.Si., M.Pd., dalam paparannya menyampaikan pentingnya pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat dalam perencanaan program.
“Setiap program harus menjawab tantangan nyata di lapangan, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan,” jelas Mukayat.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan distrik dan kampung, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta pelaku dunia usaha. Para peserta diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung, yang akan memperkaya proses penyusunan RKPD 2026.
Diskusi yang berlangsung selama kegiatan Musrenbang berjalan dinamis, melahirkan berbagai gagasan inovatif yang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Nabire.
Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Nabire berharap RKPD 2026 dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.
