Nabire, 5 November 2025, Faktanabire.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Hal tersebut ia sampaikan usai membuka kegiatan Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan tiga provinsi yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Barat dan Papua Barat Daya yang digelar di Aula KSK, Nabire, Rabu (5/11).
Dalam keterangannya kepada awak media, Komarudin meminta agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, berhati-hati dalam mengambil kebijakan pemangkasan dana Otsus.
“Saya minta Menteri Dalam Negeri untuk bicara dengan Menteri Keuangan waktu itu, supaya dana Otsus itu tidak boleh dipotong,” tegas Komarudin.
Ia menegaskan bahwa dana Otsus memiliki nilai historis dan emosional yang besar bagi masyarakat Papua, karena lahir dari perjuangan dan penderitaan rakyat.
“Kenapa tidak boleh dipotong? Karena dana Otsus itu dana yang dibayar oleh darah dan air mata manusia, bukan dikasih gratis-gratis oleh pemerintah. Setelah rakyat Papua menuntut merdeka, dikasih Otsus ya salah satunya adalah pembiayaan dana Otsus itu,” ujarnya.
Komarudin menilai, jika pemerintah pusat terus melakukan pemotongan dana tersebut, maka hal itu mencerminkan sikap tidak tulus terhadap rakyat Papua.
“Jadi kalau pemerintah pusat potong-potong itu, berarti kasih Otsus itu hanya tipu-tipu saja. Kasih habis itu ya kadang aman sedikit, lain ditarik — itu kasih setengah hati,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kebijakan pemangkasan transfer daerah, yang menurutnya dapat menimbulkan ketimpangan dan berpotensi memunculkan gejolak di daerah.
“Bukan saja dana Otsus, transfer daerah itu sekarang dipangkas-pangkas. Padahal kalau kita belajar dari sejarah Republik Indonesia, pemberontakan dari waktu ke waktu, RMS, Permesta, semua akibat ketidakadilan pemerintah pusat kepada daerah,” jelasnya.
Komarudin mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan sejarah yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
“Terakhir, tekanan terhadap pemerintah pusat itu ya dari Aceh dan Papua sampai keluar Otonomi Khusus. Karena rakyat Aceh dan Papua merasa tidak diperlakukan adil. Makanya pemotongan dana itu harus hati-hati. Kita jangan jadi keledai untuk melakukan hal yang sama. Tapi kata orang bijak, keledai sekalipun tidak bisa masuk ke lubang yang sama untuk kedua kali. Jadi kalau kita lakukan terus, kita lebih bodoh dari keledai,” pungkasnya.
