Jakarta, Faktanabire.com – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia bersama UNICEF akan memfokuskan kerja sama melalui Country Programme Action Plan (CPAP) 2026–2030 pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi anak.
Deinas menyampaikan hal tersebut usai peluncuran CPAP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Menteng, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Ia mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) menjadi langkah strategis untuk melanjutkan program kerja sama yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
“UNICEF telah lama bekerja di Indonesia, namun beberapa program sempat terhenti. Dengan adanya MoU ini, kerja sama akan dilanjutkan dengan komitmen yang lebih kuat,” ujar Deinas.
Menurutnya, pemerintah dan UNICEF akan memprioritaskan daerah tertinggal dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar, seperti kemiskinan, kekurangan gizi, serta keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi anak-anak.
Deinas menambahkan bahwa program CPAP akan berjalan seiring dengan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Kedua program ini saling mendukung, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi anak,” katanya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan tanpa terkecuali.
“Semua anak usia dini wajib bersekolah. Tidak boleh ada anak Papua Tengah yang tertinggal,” tegasnya.
Deinas menjelaskan bahwa program CPAP selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, seperti sekolah gratis dan penerapan sekolah sepanjang hari yang didukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa.
Ia mengatakan implementasi program akan difokuskan pada 13 provinsi prioritas, terutama wilayah yang masih menghadapi persoalan rendahnya tingkat pendidikan, masalah gizi, dan tingginya angka kemiskinan.
Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Sinergi antara pemerintah, UNICEF, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Deinas juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan.
“Jika persatuan terjaga, maka program akan berjalan dengan baik. Namun jika terjadi perpecahan, hal itu justru dapat menghambat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, para gubernur dari berbagai daerah turut menyatakan dukungan terhadap kerja sama pemerintah dengan UNICEF.
Mereka menilai UNICEF telah berkontribusi besar dalam pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“UNICEF bekerja hingga ke daerah terpencil, melakukan survei, dan membangun sesuai kebutuhan masyarakat. Ini sangat membantu pemerataan pembangunan,” kata Deinas.
Ia menambahkan bahwa hampir seluruh perwakilan dari 13 provinsi prioritas menghadiri peluncuran CPAP, kecuali satu provinsi yang berhalangan hadir.
“Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis program ini akan berjalan baik dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
