NABIRE, Faktanabire.com — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, menerima aspirasi ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Selasa (15/9/2026).
Aksi tersebut dimulai dari kawasan Pasar Karang dan berakhir di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Para pelajar menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pendidikan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kondisi keamanan di lingkungan pendidikan Papua.
Nurhaida mengatakan pemerintah menghargai hak pelajar dalam menyampaikan pendapat. Ia memastikan pihaknya mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi dan meneruskannya kepada instansi yang memiliki kewenangan.
“Terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan aspirasi. Semua yang disampaikan kami tampung dan akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang,” ujar Nurhaida.
Dalam aksinya, pelajar meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan MBG dan lebih mengutamakan pemenuhan hak pendidikan. Mereka juga mendesak pemerintah meninjau kembali anggaran pendidikan, menghentikan pembangunan fasilitas dapur MBG di Papua Tengah, serta menolak keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan program tersebut di wilayah yang masih menghadapi persoalan konflik.
Selain itu, SPWP meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai militarisasi lingkungan pendidikan. Massa juga meminta pemerintah menjamin tidak ada intimidasi terhadap siswa yang menyampaikan penolakan terhadap program MBG.
Pelajar turut meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah kasus dugaan keracunan yang mereka kaitkan dengan pelaksanaan program MBG. Mereka mendorong pemerintah menangani kasus tersebut sebagai persoalan kesehatan secara serius.
Menanggapi tuntutan mengenai MBG, Nurhaida menjelaskan bahwa program tersebut tidak berada di bawah pengelolaan langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah.
Karena itu, kata dia, aspirasi terkait penghentian maupun perubahan kebijakan MBG perlu disampaikan kepada lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap program tersebut.
Nurhaida juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui lembaga legislatif sebagai representasi masyarakat. Selanjutnya, lembaga legislatif dapat membahas aspirasi tersebut bersama pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, terkait tuntutan pendidikan gratis, Nurhaida mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjalankan program tersebut melalui dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Pemerintah daerah menjadikan program pendidikan gratis sebagai salah satu prioritas untuk memperluas akses pendidikan di Papua Tengah. Pada 2026, pemerintah memperluas program tersebut hingga jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebelumnya menyebut program pendidikan gratis itu mendapat dukungan anggaran sekitar Rp77,851 miliar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah mencatat program pendidikan gratis pada 2026 telah menjangkau 26.511 siswa SMP di 148 sekolah yang tersebar di delapan kabupaten.
Nurhaida mengatakan pemerintah juga memberikan dukungan pendidikan bagi mahasiswa. Bantuan tersebut mencakup sejumlah kebutuhan, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), hingga biaya wisuda.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga telah menetapkan petunjuk teknis pengelolaan BOSDA pendidikan gratis untuk tahun anggaran 2026.
Nurhaida memastikan pihaknya tidak akan menghentikan aspirasi SPWP pada kegiatan demonstrasi tersebut. Dinas Pendidikan akan meneruskan setiap tuntutan kepada instansi sesuai bidang dan kewenangannya.
Ia juga mengingatkan para pelajar mengenai peran generasi muda dalam menentukan masa depan Papua Tengah.
“Generasi muda Papua Tengah adalah calon pemimpin yang nantinya akan mengambil bagian dalam pemerintahan dan pembangunan daerah,” kata Nurhaida.
Aksi SPWP di Nabire menunjukkan pentingnya pemerintah membangun ruang dialog dengan pelajar. Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan pendidikan, sementara pelajar menyampaikan kritik dan tuntutan agar kebijakan tersebut semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Para pelajar berharap pemerintah tidak hanya mencatat aspirasi yang mereka sampaikan, tetapi juga memberikan tindak lanjut melalui instansi dan lembaga terkait.
