NABIRE, Faktanabire.com — Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) wilayah Nabire mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Selasa (15/9/2026).
Para pelajar menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau longmarch dari Pasar Karang tang menjadi titik kumpul dan mendapat pengawalan aparat keamanan.
Kedatangan para pelajar tidak hanya untuk menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggratiskan biaya pendidikan bagi seluruh pelajar di wilayah tersebut.
Para pelajar menyampaikan langsung tuntutan itu kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida. Ia menerima dan mendengarkan aspirasi yang dibawa para pelajar.
Perwakilan pelajar dari delapan kabupaten di Papua Tengah turut hadir dalam aksi tersebut. Mereka meminta pemerintah menghapus beban biaya pendidikan yang selama ini harus ditanggung orang tua.
Menurut para pelajar, sebagian orang tua masih kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Karena itu, mereka menilai pemerintah perlu memprioritaskan pendidikan gratis sebelum menjalankan program lain.
“Sekolah digratiskan di Papua Tengah karena orang tua kami tidak mampu membayar, dan MBG ditarik kembali,” ujar salah satu pelajar saat menyampaikan aspirasi.
Para pelajar juga mempersoalkan pelaksanaan MBG karena menilai pemerintah seharusnya lebih dahulu memperhatikan kebutuhan pendidikan.
“Kita makan makanan dari luar sama saja tidak menghargai orang tua kita,” kata pelajar tersebut.
SPWP menilai persoalan MBG tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi keluarga pelajar. Mereka berharap pemerintah mendengar keluhan orang tua yang masih harus berjuang memenuhi biaya pendidikan anak.
Para pelajar meminta pemerintah tidak hanya memandang aksi tersebut sebagai penolakan terhadap program nasional.
Mereka ingin pemerintah melihat tuntutan itu sebagai bentuk keresahan sekaligus dorongan agar pemerintah memperluas akses pendidikan dan mengurangi beban biaya sekolah.
Aksi di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah tersebut menjadi ruang bagi para pelajar untuk menyampaikan tuntutan pendidikan gratis.
