NABIRE, Faktanabire.com — Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah I Meepago resmi membuka sekretariatnya di Jalan Jakarta, Karang Mulia, Nabire, pada Rabu (25/03/2026).
Peresmian ini menandai langkah konkret penguatan peran adat dalam mendukung pembangunan daerah.
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah I Meepago, Philemon Madai, menegaskan bahwa masyarakat adat sebagai pemilik wilayah membuka diri bagi siapa saja yang ingin berkontribusi membangun Nabire. Namun, ia meminta semua pihak menjaga kerja sama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat.
“Kami membuka ruang bagi siapa pun yang ingin membangun Nabire, tetapi semua harus berjalan dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan adat,” tegas Madai usai acara peresmian.
Ia juga mengajak seluruh elemen untuk mengutamakan kebersamaan demi mendorong kemajuan daerah.
“Kita harus bekerja bersama. Tanpa kebersamaan, pembangunan tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Sekretaris DAP Wilayah I Meepago, Fransiskus Magai, menyampaikan rasa syukur atas berdirinya sekretariat tersebut. Ia menyebut sekretariat ini sebagai simbol sekaligus pintu masuk bagi keterlibatan aktif lembaga adat dalam setiap proses pembangunan.
“Kami bersyukur sekretariat ini bisa diresmikan. Ini menjadi pintu gerbang bagi adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan,” jelasnya.
Fransiskus menekankan bahwa kehadiran lembaga adat tidak terlepas dari kebijakan Otonomi Khusus yang bertujuan melindungi tanah dan hak masyarakat adat.
“Adat hadir bersama Otonomi Khusus untuk membela tanah dan melindungi hak masyarakat adat,” katanya.
Ia juga mengingatkan para investor dan pihak luar yang ingin masuk ke Nabire agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan dewan adat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari.
“Setiap pihak yang ingin masuk harus berkoordinasi dengan pemerintah dan dewan adat supaya tidak terjadi konflik,” tegasnya.
Selain itu, Fransiskus meminta pemerintah daerah dan provinsi memberikan dukungan anggaran kepada Dewan Adat. Ia menilai lembaga adat memiliki peran penting dalam mengarahkan dan melindungi masyarakat.
“Kami berharap ada dukungan anggaran karena adat berperan penting dalam mengurus dan melindungi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelibatan dewan adat sejak awal dalam setiap program pembangunan dapat mencegah pergeseran hak, sengketa, dan persoalan berkepanjangan.
“Jika adat dilibatkan sejak awal, maka potensi konflik bisa dicegah dan pembangunan berjalan aman serta lancar,” pungkasnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, swasta, dan dewan adat, pembangunan di Nabire diharapkan berjalan lebih efektif, adil, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat dalam suasana damai dan saling menghormati.
