Nabire, 9 Maret 2026, Faktanabire.com — Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Regional Papua Tahun 2026 digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah sementara, kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (9/3/2026).
Kegiatan ini mempertemukan aparatur sipil negara dari wilayah regional Papua. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA hadir langsung dalam rakor tersebut.
Selain itu, perwakilan Gubernur Papua yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Emanuel Korey serta perwakilan Gubernur Papua Tengah yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., MH.Kes turut menghadiri kegiatan ini. Sejumlah pejabat strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta ASN dari wilayah regional Papua juga mengikuti rakor tersebut.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Pj Sekda Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memperkuat kapasitas aparatur pemerintah, khususnya di wilayah Papua.
Sumule menyampaikan bahwa Papua Tengah sebagai provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2022 menghadapi berbagai tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis wilayah Papua Tengah yang luas serta masih adanya daerah yang terisolasi menuntut aparatur sipil negara bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik.
“Wilayah kami memiliki karakteristik geografis yang luas dengan kondisi daerah yang sebagian masih terisolasi serta kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini, ASN memegang peranan yang sangat strategis sebagai penggerak utama pembangunan daerah,” ujar Sumule.
Ia juga menyampaikan bahwa jumlah ASN di Provinsi Papua Tengah saat ini sekitar 2.020 orang. Pada awal pembentukan provinsi, jumlah ASN hanya sekitar seribuan yang berasal dari mutasi dari kabupaten serta provinsi induk.
“Tahun lalu kami juga telah menyelesaikan sekitar 800 CPNS. Kami berterima kasih kepada BKN dan Pemerintah Provinsi Papua yang telah membantu proses tersebut sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan langsung di Nabire,” katanya.
Menurut Sumule, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensi ASN agar aparatur memiliki kemampuan profesional serta integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap para peserta dapat menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN. Upaya tersebut mencakup penyiapan sarana dan prasarana pelatihan serta penguatan sistem pembinaan pengembangan kompetensi aparatur.
Sumule juga menyoroti tantangan pelayanan pemerintahan di Papua Tengah yang memiliki delapan kabupaten dengan wilayah yang luas. Beberapa daerah bahkan hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara, seperti Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak.
“Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kami sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk dari Lembaga Administrasi Negara,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah sendiri menetapkan visi pembangunan untuk mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap aparatur yang profesional, berintegritas, dan inovatif dapat mewujudkan visi tersebut.
“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan langkah konkret untuk memperkuat sistem pengembangan kompetensi ASN di wilayah Papua,” tutupnya.
