NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender dan Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung selama dua hari, 3–4 September 2026, di Aula RRI Nabire, Papua Tengah, Kamis (3/9/2026).
Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, membuka kegiatan tersebut mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Marthen menegaskan bahwa pemerintah perlu menangani kemiskinan dan ketimpangan gender secara terpadu karena kedua persoalan tersebut saling berkaitan.
“Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.”
Menurut Gubernur, ketimpangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan Papua Tengah. Perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya masih menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, pemerintah perlu merancang pembangunan secara terintegrasi, inklusif, dan responsif gender. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh masyarakat mendapatkan manfaat pembangunan secara adil.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Papua Tengah terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia juga meminta rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah konkret. Forum itu harus mampu menyamakan persepsi terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan dan PUG, mengidentifikasi persoalan di setiap kabupaten, meningkatkan kualitas data, serta menyusun program yang terintegrasi dan tepat sasaran.
Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.
“Pembangunan di Papua Tengah harus mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta membuka kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan,” ujarnya.
Gubernur meminta pemerintah kabupaten memperkuat sinergi dalam menyusun program pembangunan berbasis data, berorientasi pada hasil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap hasil rapat koordinasi tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran informasi. Pemerintah daerah perlu menindaklanjutinya melalui rencana aksi yang konkret, terukur, dan dapat diterapkan di masing-masing daerah.
“Mari kita satukan data, satukan program, dan satukan langkah demi Papua Tengah yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera. Jangan ukur keberhasilan pembangunan hanya dari berapa banyak program yang kita laksanakan dan berapa besar anggaran yang diserap, tetapi ukur dari berapa banyak masyarakat dan kehidupan masyarakat yang berubah menjadi lebih baik,” pesan Gubernur.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pariwisata dan Olahraga.
Selain itu, focal point Pengarusutamaan Gender dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah turut mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan itu diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Papua Tengah yang lebih inklusif dan berkeadilan.
