Jayapura, Faktanabire.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terus memperkuat upaya menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui berbagai program prioritas yang dinilai efektif memperluas akses pendidikan di delapan kabupaten.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE, memaparkan strategi tersebut dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan, Implementasi Program Penanganan ATS, dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang digelar BPMP Papua di Hotel Aston Jayapura, 28–30 Mei 2026.
Nurhaidah menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak tanpa memandang kondisi geografis, ekonomi, maupun sosial budaya.
“Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Justru, tantangan ini memacu kami menghadirkan solusi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat Papua Tengah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penanganan ATS menjadi prioritas karena tingginya jumlah anak yang belum bersekolah berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
Menurut Nurhaidah, pemerintah provinsi telah menjalankan sejumlah program prioritas, antara lain kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan yayasan pendidikan, sekolah gratis bagi siswa SMP, SMA, SMK, dan SLB, bantuan pendidikan berpola asrama, Sekolah Sepanjang Hari (SSH), penempatan guru Mapega di daerah 3T, percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru melalui PPG dan RPL, serta penyusunan peta jalan penanganan ATS.
“Jika semua anak tetap bersekolah dan melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka penanganan ATS akan berhasil,” katanya.
Ia mengungkapkan, berbagai program tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data, jumlah ATS di Papua Tengah turun dari 205.764 anak pada 2024 menjadi 131.118 anak pada April 2026.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan penuntasan ATS di Papua Tengah. Kami juga akan terus belajar dari praktik baik daerah lain agar semakin banyak anak dapat kembali memperoleh hak atas pendidikan,” ujar Nurhaidah.
