Nabire, 4 Maret 2026, Faktanabire.com – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk merespons lonjakan kasus malaria yang semakin mengkhawatirkan.
Sepanjang 2025, petugas kesehatan mencatat 8.744 kasus malaria di Nabire. Memasuki Januari hingga awal Maret 2026, jumlah kasus positif sudah mencapai 766 kasus.
Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, La Halim, membuka rapat yang berlangsung di Aula Bapperinda Kabupaten Nabire, Rabu (04/03).
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa malaria kini mengancam seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali, termasuk ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia.
“Malaria sekarang menjadi momok yang mengkhawatirkan. Penularannya tidak pandang bulu. Kita butuh kerja sama semua pihak,” tegasnya.
La Halim mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak cepat. Ia meminta Dinas Pendidikan memasukkan materi tentang malaria ke dalam muatan lokal di sekolah. Menurutnya, para siswa dapat berperan sebagai agen edukasi di lingkungan keluarga.
“Anak-anak bisa menyampaikan informasi tentang bahaya malaria kepada orang tua dan keluarga mereka,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah distrik dan kampung mempercepat upaya eliminasi malaria. Bahkan, ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Eliminasi Malaria di kampung-kampung dengan angka kasus tinggi. ia menjadwalkan pertemuan khusus bersama para kepala distrik yang wilayahnya mencatat kasus tinggi.
Kepala Dinas Kesehatan Nabire, Silas Elias Numobogre, S.Kep., Ns., M.Kes, menegaskan bahwa setiap kepala distrik, kepala kampung, dan OPD harus menjalankan perannya sesuai bidang masing-masing.
Ia menjelaskan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dapat memperbaiki drainase dan mengatasi genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) dapat melakukan skrining di bandara dan pelabuhan. Sementara itu, kepala kampung dapat memanfaatkan dana kampung untuk mendukung program eliminasi malaria.
“Penanganan malaria harus menyesuaikan dengan bidang kerja masing-masing. Semua punya peran dan tanggung jawab,” kata Silas.
Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Nabire, Novi, bersama Konsultan Malaria UNICEF Timika–Nabire, Yulizar Kasma, mengingatkan peserta rapat bahwa malaria tidak sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Nabire.
Data 2025 menunjukkan 790 bayi dan balita tertular malaria, serta 108 ibu hamil terinfeksi penyakit tersebut.
Novi menegaskan bahwa malaria pada ibu hamil dapat memicu anemia berat, pendarahan saat persalinan, keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga malaria kongenital. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.
Ia menambahkan bahwa malaria dapat menimbulkan dampak jangka panjang seperti gangguan perkembangan otak, masalah gizi, hingga stunting.
“Kita harus menyelamatkan generasi Nabire. Kita tidak ingin anak-anak kita kehilangan masa depan akibat malaria,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Bapperinda, BKK Wilayah Nabire, Dinas Pendidikan, FKUB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala RRI, Dinas Sosial, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dinas Kominfo, para kepala distrik, kepala puskesmas, kepala kampung, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan langkah konkret dan terukur untuk mempercepat eliminasi malaria, menekan angka penularan, serta melindungi kelompok rentan di wilayah tersebut
