NABIRE, Faktanabire.com — Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) memastikan akan membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di empat kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2026.
Program ini menyasar Kabupaten Nabire dan Mimika untuk sektor perikanan tangkap, serta Paniai dan Deiyai bagi nelayan ikan air tawar.
Tim KKP mengungkapkan kepastian program tersebut saat bertemu Pemerintah Provinsi Papua Tengah di ruang rapat wakil gubernur, Rabu (4/3/2026). Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herman Kayame, memimpin pertemuan tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan 16 titik calon Kampung Nelayan Merah Putih kepada KKP.
“Kami sejak tahun lalu sudah turun langsung mendampingi masyarakat menyusun dan mengajukan proposal. Dari 16 titik yang diajukan, kami masih menunggu hasil verifikasi tim survei KKP, terutama terkait status tanah, akses jalan, dan ketersediaan listrik,” ujar Karlos saat dihubungi melalui telepon seluler.
Ia menjelaskan, Kabupaten Nabire dan Mimika memiliki aktivitas perikanan tangkap yang aktif, sementara nelayan di Paniai dan Deiyai selama ini beroperasi di Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi untuk menangkap ikan air tawar.
Menurut Karlos, program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini juga selaras dengan prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang mendorong optimalisasi dan perbaikan pelabuhan perikanan, penyediaan cold storage, Air Blast Freezer (ABF), serta rencana ekspor ikan dari Timika pada 2026.
KKP akan menetapkan satu kampung sebagai sentral atau hub di setiap kabupaten, sementara kampung lainnya berperan sebagai penyangga. Di Nabire, pemerintah merencanakan pembangunan kampung nelayan sentral di Sanoba.
Sementara di Mimika, pemerintah akan membangun sentral di Pomako. Para nelayan nantinya akan membawa seluruh hasil tangkapan ke kampung sentral untuk dipasarkan melalui Koperasi Merah Putih.
Karlos menegaskan, pemerintah mewajibkan seluruh nelayan penerima manfaat bergabung sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih. Mereka harus menjual hasil tangkapan melalui koperasi tersebut.
“Kami ingin memastikan penerima manfaat benar-benar nelayan aktif. Selama ini masih ada penerima bantuan perahu dan alat tangkap yang bukan nelayan, lalu menjual bantuan tersebut. Program ini kami jalankan dengan pengawasan ketat,” tegasnya.
Melalui program ini, pemerintah akan menyediakan berbagai fasilitas penunjang, seperti kios nelayan, tempat pelelangan ikan, bengkel mesin, hingga fasilitas pembekuan ikan. Pemerintah berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan nelayan di Papua Tengah secara berkelanjutan.
