NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperketat pengendalian inflasi setelah lonjakan harga pangan terjadi di wilayah pegunungan, terutama di Kabupaten Intan Jaya.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Rabu (29/4/2026), pemerintah menegaskan langkah cepat dan terarah untuk menekan gejolak harga.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur itu dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire dan sejumlah organisasi perangkat daerah strategis.
Mereka secara khusus membahas kenaikan harga komoditas utama yang membebani masyarakat.
“Inflasi di Papua Tengah memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, intervensi harus spesifik wilayah, cepat, dan berbasis data,” tegas Tumiran dalam rapat tersebut.
Data menunjukkan harga beras di Intan Jaya naik hingga 9,33 persen. Sementara itu, komoditas lain seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam juga melambung jauh di atas rata-rata nasional.
Pemerintah menilai kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah menjadi faktor utama kenaikan tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Pemprov Papua Tengah langsung mengakselerasi enam langkah konkret sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Langkah tersebut meliputi operasi pasar, pengawasan distribusi, hingga penindakan terhadap potensi penimbunan barang.
Tumiran menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga menyiapkan strategi jangka panjang.
“Kami dorong produksi pangan lokal, memperkuat TPID kabupaten, membangun sistem data harga secara real-time, serta memperluas gerakan pangan murah dan gerakan menanam,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas sosial ekonomi tetap terjaga, terutama menjelang periode dengan permintaan tinggi.
Dengan langkah terpadu ini, Pemprov Papua Tengah berharap dapat mengendalikan inflasi secara efektif dan mengurangi ketergantungan wilayah terhadap pasokan dari luar daerah.
