Nabire, 29 Oktober 2025, Faktanabire.com — Panitia pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) pemilihan Kepala Suku Moni dan Kepala Suku Wolani resmi menggelar tahap pertama kegiatan berupa sosialisasi, di Aula KSK Nabire, Rabu (29/10).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk memperkuat struktur kepemimpinan adat di tingkat provinsi, kabupaten, hingga distrik.
Ketua Panitia Mubes, Tobias Kobogau, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai unsur penting baik dari lembaga adat maupun pemerintah.
“Sosialisasi ini melibatkan berbagai unsur, terutama Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultur Provinsi, unsur pemerintah daerah Papua Tengah dan Kabupaten Intan Jaya. Wakil Bupati juga hadir bersama berbagai tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, dan kepala-kepala suku yang selama ini bekerja dan menjaga nilai-nilai adat di wilayah ini,” ujar Tobias.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Mubes kali ini dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah sosialisasi yang berlangsung hari ini, dilanjutkan tahap kedua pada Jumat, 31 Oktober 2025, yaitu pemilihan dua kepala suku besar untuk Suku Moni dan Suku Wolani. Tahap ketiga akan berupa pertemuan bersama Gubernur Papua Tengah, yang dijadwalkan sesuai waktu yang disiapkan oleh gubernur.
“Kami sebagai panitia bersama MRP dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya mengakomodasi seluruh proses adat agar berjalan sesuai kultur. Pemerintah hanya menyiapkan ruang dan tempat, tetapi proses pemilihan kepala suku tetap berdasarkan hukum adat yang berlaku secara alamiah,” jelasnya.
Tobias menegaskan, jabatan kepala suku tidak bisa ditunjuk atau dibantu oleh pihak mana pun.
“Kepala suku tidak bisa dipilih oleh lembaga atau diberikan rekomendasi dari pemerintah. Prosesnya terbentuk secara alami, karena rakyat sudah tahu siapa orang yang memiliki nilai-nilai adat, kemampuan sosial, dan karisma untuk memimpin,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa struktur kepemimpinan adat nantinya akan dibentuk berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga distrik, sesuai dengan arahan Gubernur Papua Tengah.
“Sesuai kebijakan Bapak Gubernur, nanti ada kepala suku umum, wakil, dan struktur di bawahnya. Pak Gubernur tidak mau lagi memakai Lembaga Masyarakat Adat (LMA) atau dewan adat, tetapi menggunakan sistem kepala suku agar kepemimpinan adat benar-benar lahir dari masyarakat,” tambah Tobias.
Ia berharap, pelaksanaan Mubes ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat adat Suku Moni dan Wolani untuk memperkuat solidaritas dan menjaga nilai-nilai luhur budaya.
“Kita mau hilangkan klaim-klaim kepala suku yang muncul di berbagai tempat. Kepala suku itu orang tua adat, harus punya karisma yang kuat dan dihormati oleh rakyatnya,” tutupnya.
