Nabire, 29 Oktober 2025, Faktanabire.com – Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV-AIDS dan IMS, di Aula Setda Kabupaten Nabire, Rabu (29/10).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan KPA Provinsi Papua Tengah, perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, serta sejumlah komunitas peduli HIV-AIDS di wilayah Nabire.
Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawenari, yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah penting dalam upaya menekan angka penularan HIV-AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) di Kabupaten Nabire.
“Momen ini sangat penting dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menangkal atau meminimalisir tren peningkatan warga kita yang sudah positif mengidap HIV-AIDS dan penyakit menular lainnya,” ujar Burhanudin dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti bahwa data yang ada saat ini baru mencakup warga yang telah diperiksa secara resmi, sementara masih banyak masyarakat yang belum sempat diperiksa dan berpotensi positif.
“Ini baru data yang betul-betul sudah diperiksa kepada warga masyarakat, belum termasuk mereka yang belum sempat diperiksa. Ibaratnya, masyarakat yang gentayangan, yang ternyata sudah positif tapi belum terdeteksi,” katanya.
Dalam paparannya, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa jumlah kasus HIV-AIDS di Nabire mencapai 10.824, angka yang menurutnya menjadi tantangan besar bagi daerah tersebut.
“Penyakit HIV-AIDS ini masih menjadi tantangan besar bagi kita semua, lebih khusus di Kabupaten Nabire. Bahkan menurut data KPA, angka kita termasuk tinggi di tingkat nasional. Ini merupakan ancaman serius dan harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Burhanudin berharap agar seluruh pihak dapat menyatukan langkah strategis, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menemukan solusi konkret terhadap berbagai kendala di lapangan, termasuk ketersediaan obat, edukasi masyarakat, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
“Saya berharap agar kita dapat menyatukan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia pendidikan, dan komunitas yang ada di Nabire maupun Papua Tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nabire untuk terus mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS, baik melalui kebijakan, penganggaran, maupun pelayanan yang humanis dan non-diskriminatif.
“Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk kebijakan atau anggaran, tapi juga bagaimana memastikan pelayanan yang lebih dekat, humanis, dan tidak diskriminatif bagi para pengidap HIV-AIDS,” kata Burhanudin.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap Orang dengan HIV-AIDS (ODHA).
“Mereka bukan untuk kita jauhi, tetapi untuk kita berikan kekuatan, kita dampingi, dan kita bimbing agar tetap dapat hidup produktif dan bermartabat di tengah masyarakat,” pesannya.
