Yahukimo, Faktanabire.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap XVI Yahukimo dari Batalyon HSSBI mengklaim telah melakukan serangkaian kontak tembak dengan aparat militer Indonesia di wilayah Kali Wo, Kota Dekai.
Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (29/4/2026), juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyatakan bahwa pasukan Batalyon HSSBI terlibat baku tembak sejak 18 April 2026.
“Pasukan kami telah melakukan kontak tembak melawan aparat militer Indonesia di Kali Wo, Kota Dekai sejak 18 April pagi, dan operasi tersebut terus berlanjut hingga 28 April malam,” ujar Sebby dalam keterangan tertulisnya.
TPNPB juga mengklaim bahwa tim khusus mereka berhasil memasuki Koramil di Dekai dan menembak satu anggota TNI.
“Tim elit Batalyon HSSBI Abele Balingga berhasil masuk ke dalam Koramil dan menembak satu anggota TNI,” lanjutnya.
Menurut TPNPB, operasi tersebut dilakukan atas perintah Panglima Kodap XVI Yahukimo, Elkius Kobak, serta Komandan Operasi Kopitua Heluka.
Kelompok tersebut menyebut aksi penyerangan sebagai bentuk balasan atas kematian sejumlah anggotanya.
“Penyerangan ini merupakan aksi balasan atas gugurnya prajurit kami,” kata Sebby.
Sementara itu, pimpinan batalyon HSSBI, termasuk Enos M. Yual dan Mayor Wene Kobak, menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian serangan tersebut.
Mereka juga menegaskan bahwa operasi masih berlangsung di wilayah Dekai.
“Pasukan kami masih melakukan operasi terbuka di seluruh Kota Dekai dan akan terus melakukan perlawanan,” tegasnya.
Dalam pernyataan yang sama, TPNPB juga mengeluarkan imbauan kepada warga sipil di Kabupaten Yahukimo untuk meninggalkan wilayah tersebut.
“Kami menghimbau warga sipil imigran untuk segera meninggalkan Yahukimo. Jika tidak, kami anggap sebagai bagian dari intelijen militer,” ujar Sebby.
Selain itu, TPNPB juga mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah daerah terkait aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
“Kami menegaskan agar seluruh program eksploitasi sumber daya alam di Yahukimo segera dihentikan,” katanya.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait klaim tersebut.
