Faktanabire.com – Bupati Nabire, Mesak Magai, berkomitmen untuk menjalankan program prioritas, pada kepemimpinannya lima tahun kekedepan, bersama Wakil Bupati Burhanudin Pawenari. Kebijakan pembangunan akan berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Ada tiga hal utama yang menjadi prioritas kami dalam lima tahun ke depan yaitu peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Infrastruktur juga tetap menjadi perhatian kita, meskipun ada kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan anggaran daerah. untuk Nabire terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp128 miliar dari pemerintah pusat, terutama di sektor infrastruktur,” ujar Bupati saat diwawancarai usai apel perdana di halaman Kantor Bupati, Senin (10/3/2025).
Kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran dengan merevisi APBD, agar program-program strategis tetap berjalan. Bupati juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan menghambat jalannya pemerintahan, termasuk dalam memastikan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
“Kesejahteraan pegawai tetap menjadi bagian dari visi-misi kami. Oleh karena itu, saya akan lebih tegas dalam penempatan ASN di seluruh wilayah Nabire, termasuk di 15 distrik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun aparatur pemerintahan lainnya,” tambahnya.
Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap kepala OPD guna memastikan efektivitas pemerintahan. Beberapa OPD yang saat ini masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) akan disesuaikan berdasarkan kompetensi dan golongan jabatan.
“Tahun 2025 ini, kami akan melakukan evaluasi penempatan jabatan berdasarkan realisasi kinerja dan golongan. Saat ini, jumlah pegawai di Nabire mencapai sekitar 6.000 orang, sehingga perlu ada upaya pengalihan sebagian pegawai ke tingkat provinsi, sejalan dengan rencana Gubernur Papua Tengah yang akan memperluas struktur OPD,” jelasnya.
Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung juga akan diperketat sesuai ketentuan yang berlaku. Wakil Bupati Burhanudin akan diberi tugas khusus untuk menertibkan ASN dan mengawasi pengelolaan dana kampung agar sesuai dengan perencanaan yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Kampung.
Kami akan memperketat pengawasan pengelolaan dana kampung, pertanngguang jawaban dana kampung harus sesuai dengan perencanaan yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Kampung, terutama di wilayah pegunungan yang selama ini sulit terpantau, Jika ada kepala kampung yang tidak mengelola dana desa sesuai aturan, maka masa jabatannya bisa dipangkas,” tegas Bupati.
