Paniai, 31 Oktober 2025, Faktanabire.com — Koalisi Masyarakat Anti Militerisme (KOMAM–Paniai) gelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRK Paniai, tuntut penarikan pasukan Marinir Angkatan Laut (AL) dari Distrik Ekadide, Jumat (31/10).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap pendropan pasukan Marinir pada Selasa (28/10) dini hari sekitar pukul 03.00 WIT, yang disebut menyebabkan situasi di Distrik Ekadide menjadi mencekam.
KOMAM–Paniai, menyebutkan bahwa ratusan prajurit berseragam loreng dan bersenjata lengkap mengambil alih sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas, kantor distrik, serta pemukiman warga.
“Rakyat sipil Distrik Ekadide dikagetkan dengan pendropan Marinir Angkatan Laut yang mengambil alih tempat secara sepihak. Mereka menduduki puskesmas, kantor distrik, dan rumah-rumah warga,” ungkap Jhemzz Nawipa, Koordinator Umum KOMAM–Paniai, dalam pernyataannya di depan Kantor DPRK Paniai.
Koalisi juga menyoroti bahwa tindakan serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada Agustus 2025, pasukan Rajawali disebut menduduki sejumlah wilayah di Agadide, termasuk dusun, bukit, rawa, serta memanfaatkan sekolah, gereja, dan puskesmas sebagai pos militer.
“Hal ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Sekolah tidak berjalan, pelayanan puskesmas berhenti karena tenaga pendidikan dan kesehatan menghilang akibat ketakutan,”
lanjut Nawipa.
KOMAM–Paniai menilai langkah militer tersebut sebagai bentuk “darurat militer de facto” yang mengancam keselamatan masyarakat sipil.
“Hal ini memperlihatkan wajah aparatur negara yang justru memperpanjang penderitaan, memelihara kemiskinan, dan melindungi para aktor kejahatan,”
tegas Geitogo Gobai, Koordinator Lapangan Umum KOMAM–Paniai.
Selain menyoroti pendudukan fasilitas publik, KOMAM–Paniai juga menuding aparat melakukan intimidasi terhadap tokoh masyarakat, pegawai negeri sipil (PNS), dan perangkat kampung yang bersikap kritis terhadap kekerasan militer.
Dalam aksinya, KOMAM–Paniai menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah pusat, yang dibacakan oleh Jhemzz Nawipa, Koordinator Umum KOMAM–Paniai antara lain:
1. Menarik seluruh pasukan Marinir AL dari Distrik Ekadide.
2. Menarik Pasukan Rajawali dari wilayah Agadide.
3. Menolak pengiriman pasukan militer organik maupun non-organik ke seluruh wilayah Papua.
4. Menolak pembangunan pos-pos militer di Paniai dan sekitarnya.
5. Mengutuk praktik teror dan intimidasi terhadap warga sipil.
6. Menolak penggunaan fasilitas publik oleh aparat militer.
7. Mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menarik seluruh pasukan TNI–Polri dari Papua.
8. Menuntut penghentian seluruh operasi militer di Paniai dan Tanah Papua.
“Selama pendropan militer dilakukan tanpa niat baik dan bermartabat terhadap orang Paniai dan Papua, yang ada hanya kejahatan kemanusiaan yang berkepanjangan,” tutup Nawipa.
