Dewan Adat Paniai Barat Desak Pemda Siapkan Bantuan Pangan Akibat Bencana

Banjir di Obano, Paniai Barat Dewan adat Paniai Barat mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar segera menyiapkan bantuan pangan darurat. (Faktanabire.com)

Paniai Barat, 08 September 2025, Faktanabire.com — Dewan Hukum Adat Paniai Barat mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar segera menyiapkan bantuan pangan darurat menyusul bencana longsor dan banjir bandang yang melanda wilayah Paniai Barat, khususnya di Distrik Obano.

Kondisi cuaca ekstrem berupa hujan yang terus-menerus menyebabkan jalur Trans Nabire–Paniai lumpuh total. Akibatnya, suplai logistik terhenti dan warga, terutama para petani ubi sebagai penopang pangan lokal, terancam gagal panen.

“Tanaman ubi sebagai makanan pokok warga kini terancam gagal panen. Jika tidak ada intervensi cepat, situasi ini bisa berkembang menjadi krisis pangan yang lebih besar,” ujar Kepala Suku Besar Paniai Barat.

Pihaknya mendesak agar Pemda segera mengalokasikan anggaran khusus untuk pengadaan beras dan bahan makanan pokok lainnya melalui dinas terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, serta BPBD. Selain distribusi darat yang kini sulit diakses, tokoh adat juga meminta agar pengiriman bantuan dilakukan lewat jalur udara menggunakan pesawat.

“Jalan darat lumpuh, hujan tak berhenti, dan ekonomi masyarakat melemah. Maka perlu ada langkah antisipatif berupa pengadaan logistik dan pengiriman bantuan secepatnya,” tegasnya.

Selain masalah pangan, warga juga mengeluhkan kondisi listrik. Hingga kini, wilayah Paniai Barat belum teraliri listrik meski sudah puluhan tahun sejak pemerintahan hadir. Warga berharap Pemda bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini.

“Warga sudah puluhan tahun hidup tanpa listrik, tapi pemerintah daerah terlihat santai dan tidak mengambil keputusan nyata. Kami harap segera ada tindakan, minimal penyambungan jaringan listrik sejauh 10 kilometer dari perbatasan Dogiyai menuju Paniai,” tambahnya.

Dewan Hukum Adat menegaskan, pemerintah harus lebih tanggap menghadapi situasi darurat ini agar ancaman kelaparan dan krisis ekonomi lokal tidak semakin parah.

Pos terkait