Faktanabire.com – Aksi unjuk rasa dengan tuntutan Penarikan Pendropan Militer dari Kabupaten Puncak dan Usut Tuntas Pelanggaran HAM atas kematian Ibu Tarina Murib yang diduga akibat kekerasan, mendapat tanngapan positif dari DPRP Papua Tengah.
Aksi yang dihadiri mahasiswa Puncak dari berbagai kota studi, aktivis HAM, serta elemen masyarakat sipil sebagai bentuk solidaritas damai untuk keadilan di Papua. Perwakilan mahasiswa dan perempuan Papua menegaskan bahwa Puncak adalah tanah adat yang harus dilindungi, bukan dijadikan zona konflik.
Wakil Ketua I DPRP Papua Tengah, Diben Elabi, yang menerima mahasiswa di halaman Kantor DPRP Papua Tengah menyambut baik aspirasi yang disampaikan ini, menyatakan dukungan atas aspirasi mahasiswa dan menegaskan pentingnya menjaga ruang demokrasi. “Gedung DPRP adalah rumah rakyat, dan hak berpendapat yang dijamin konstitusi,” ujarnya.
Lanjutnya bahwa terkait dengan kasus mutilasi Ibu Tarina Murib kita Bersama Forkopimda sudah melakukan rapat kemudian mengutus beberapa anggota kita ke Puncak untuk mengecek fakta yang terjadi di Puncak.
“Kami akan menindaklanjuti secepat mungkin, sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami sebagai penyambung aspirasi Masyarakat. Kami akan mengawal kasus ini, dan akan menuntut sampai titik darah penghabisan untuk mengungkap pelaku mutilasi Tarina Murib,” tegas Diben Elabi.
Sementara Anggota Komisi III DPRP, Nataniel Tabuni, menjelaskan, aspirasi dari lima distrik terdampak telah diterima dan akan diteruskan ke pihak terkait. Ia juga menegaskan DPRP akan membentuk Pansus untuk menyelidiki kasus Tarina Murib yang ditemukan tewas tragis pada 2023.
Sebagai DPRP dari perwakilan Kabupaten Puncak, Nataniel Tabuni mengatakan bahwa sudah mengecek fakta-fakta di lapangan, yang terjadi masyarakat meninggalkan Kampung dan Distrik dan mengungsi ke daerah aman karena takut pendropan militer yang berlebihan.
“Kami sampe disana benar terjadi pengungsian di Sinak, ada yang sampe di Timika, dalam satu rumah bisa sampe 10 KK ,kami sempat memberikan bantuan berupa sembako secara simbolis. Pemda Puncak harus segera mendata agar dikoordniasikan dengan Pemprov untuk meyalurkan bantuan karena mereka hidup susah, ucapnya.
Koordinator umum aksi Mahasiswa Puncak Se-Indonesia bersama LBH-TKP, Naseng Ginikbak menyatakan DPRP Papua Tengah harus segera bentuk Pansus untuk usut pelaku HAM Ibu Tarina Murib dan penarikan pendropan Militer sesuai janji. Kita akan Kembali lagi kalo belum ditindaklanjuti, ujar Naseng
Mahasiswa menilai keberadaan militer memperburuk kondisi kemanusiaan di Puncak. Mereka juga mengajak media massa meliput aksi ini sebagai bentuk dukungan atas kebebasan pers dan transparansi informasi.
