Faktanabire.com __ Puluhan pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pelajar/Mahasiswa Papua Tengah menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus menyuarakan penolakan terhadap program pemerintah “Makanan Bergizi Gratis” (MBG). Aksi ini berlangsung di Nabire dengan titik kumpul di Wadio, sepanjang Jalan Trans Nabire–Ilaga–Paniai, Jumat 02/05/2025’
Dalam aksi damai bertajuk Demo Jilid II, massa membentangkan pamflet bertuliskan: “Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Nabire Papua Tengah Menolak Makanan Bergizi Gratis (MBG), Tuntut Pendidikan Gratis.”
Koordinator lapangan, Josia Sani, dalam orasinya menyebut bahwa kondisi pendidikan di Papua Tengah masih dalam keadaan darurat. Ia menilai, meski Papua selama ini menjadi lumbung kekayaan alam nasional, sektor pendidikan justru terbengkalai dan tidak mendapatkan perhatian serius dari negara.
“Papua menyumbang banyak kekayaan alam, tapi sektor pendidikan tidak pernah mengalami perbaikan signifikan dari tahun ke tahun,” tegas Josia. “Data BPS 2024 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa kabupaten sangat rendah. Kabupaten Puncak, misalnya, hanya memiliki IPM 45,70—terendah di Papua Tengah. Sementara IPM Provinsi Papua Tengah sendiri hanya mencapai 60,25%,” tambahnya.
Aliansi menilai program MBG gagal menjawab akar persoalan mendasar yang dihadapi oleh pelajar Papua. Mereka menyoroti bahwa hambatan utama akses pendidikan bukanlah kekurangan gizi, melainkan persoalan biaya, minimnya fasilitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Banyak anak Papua tidak bisa sekolah karena persoalan biaya, bukan karena kekurangan makanan. Guru-guru belum digaji, tidak mengajar, dan fasilitas belajar sangat minim. Dalam situasi seperti ini, program MBG tidak menyentuh akar masalah pendidikan,” lanjut Josia.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Pelajar/Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Cabut program MBG dari seluruh wilayah Papua, karena dianggap tidak relevan dan tidak menjawab kebutuhan pendidikan yang mendesak.
2. Alihkan anggaran MBG untuk pengembangan sektor pendidikan, terutama untuk perbaikan fasilitas sekolah dan kesejahteraan guru.
3. Gratiskan biaya pendidikan bagi seluruh anak-anak Papua dan Indonesia agar tidak ada lagi yang putus sekolah karena kendala ekonomi.
4. Segera selesaikan konflik bersenjata di wilayah Papua seperti Intan Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, dan Oksibil, demi menjamin kelangsungan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Aksi ditutup dengan seruan moral agar para pemangku kebijakan tidak menutup mata terhadap kenyataan di lapangan. Para peserta menuntut keadilan pendidikan yang sesungguhnya, bukan program simbolik yang tidak menyentuh persoalan inti.
“Ini suara kami, anak-anak Papua, yang ingin belajar dalam damai dan layak. Jangan tutupi ketidakadilan pendidikan dengan program simbolik,” tutup Josia di hadapan massa aksi.
