Oleh : Marten Dogomo, Pegiat Media Sosial
Di tengah dinamika ekonomi daerah yang kerap diabaikan oleh para pemimpin, langkah Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, S.Pd., M.Si., bersama Wakil Bupati Yuliten Anouw, S.E., yang memborong dagangan Mama-mama Pasar Moanemani setiap hari Jumat menjadi sorotan positif. Kebijakan ini bukan sekadar gestur populis, tetapi sebuah aksi nyata yang memberikan dampak langsung bagi perekonomian rakyat kecil.
Namun, di balik kegembiraan para pedagang yang dagangannya habis dalam sekejap, muncul pertanyaan fundamental: Apakah langkah ini hanya solusi jangka pendek atau awal dari perubahan struktural yang lebih besar?
Dari Aksi Borong Dagangan ke Perubahan Ekonomi Lokal
Sejak kebijakan ini diterapkan, Bupati Dogiyai telah turun langsung ke pasar sebanyak tiga kali, membeli seluruh dagangan yang dijajakan Mama-mama dari ujung ke ujung. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi para pedagang, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.
Namun, sebuah kebijakan harus lebih dari sekadar tindakan karitatif sesaat. Bagaimana dampak jangka panjang dari kebijakan ini? Apakah pasar akan tetap bergantung pada aksi borong pejabat, atau ada mekanisme yang lebih berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan para pedagang?
Dalam ekonomi lokal, perputaran uang menjadi kunci utama. Jika uang yang dihasilkan di Dogiyai kembali dibelanjakan di Dogiyai, maka siklus ekonomi akan terus berputar, menciptakan efek domino positif bagi masyarakat. Namun, realitas di banyak daerah menunjukkan sebaliknya: para pejabat dan masyarakat ekonomi menengah ke atas lebih memilih belanja di luar daerah, membawa keluar potensi pendapatan yang seharusnya menghidupkan pasar lokal.
Kapital Sosial dan Peran Pemerintah dalam Perekonomian Lokal
Dalam teori ekonomi klasik, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator, bukan sekadar konsumen. Aksi borong dagangan tentu baik, tetapi tanpa sistem yang memperkuat ketahanan ekonomi lokal, inisiatif ini bisa menjadi sekadar ‘infus sementara’ tanpa menyembuhkan penyakit utama, yaitu kurangnya daya beli masyarakat secara luas.
Langkah yang diambil Bupati Dogiyai sebenarnya bisa menjadi cikal bakal kebijakan ekonomi lokal yang lebih besar. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk memastikan aksi ini berdampak jangka panjang antara lain:
1. Mendorong Konsumsi Lokal sebagai Kebijakan Wajib
– Pemerintah daerah perlu menerapkan regulasi yang mewajibkan ASN, tenaga honorer, dan pejabat daerah untuk membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka di Dogiyai. Jika kebijakan ini diterapkan dengan insentif dan sanksi yang jelas, maka dampaknya bisa lebih signifikan dibanding sekadar aksi borong mingguan.
2. Membangun Infrastruktur Ekonomi yang Mendukung Pedagang Lokal
– Aksi membeli dagangan Mama-mama harus diikuti dengan perbaikan sistem distribusi dan produksi. Jika infrastruktur pasar lebih baik, harga bahan pokok lebih stabil, dan modal usaha lebih mudah diakses, maka pasar akan berkembang tanpa harus bergantung pada aksi borong pejabat.
3. Membuka Akses Kredit Mikro bagi Mama-mama Pasar
– Jika pemerintah daerah serius ingin memberdayakan pedagang kecil, maka program kredit mikro dengan bunga ringan harus tersedia. Mama-mama pasar perlu modal untuk mengembangkan usaha mereka agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang.
4. Membentuk Gerakan “Belanja di Dogiyai”
– Lebih dari sekadar instruksi formal, pemerintah bisa membentuk gerakan sosial yang mendorong masyarakat untuk lebih bangga menggunakan produk dan jasa lokal. Kampanye ini bisa melibatkan media lokal, tokoh adat, dan pemimpin agama agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga perputaran uang di daerah sendiri.
Mengubah Mentalitas Pejabat: Dari Konsumsi ke Pembangunan Ekonomi
Salah satu kritik utama yang sering disampaikan oleh pedagang di Dogiyai adalah bahwa pejabat daerah lebih sering berbelanja di luar Dogiyai dibanding di pasar lokal. Kebiasaan ini bukan sekadar pilihan individu, tetapi merupakan cerminan dari mentalitas konsumsi yang tidak berpihak pada ekonomi daerah.
Jika pemerintah daerah benar-benar ingin membangun ekonomi Dogiyai, maka pejabatnya harus memimpin dengan contoh. Mereka harus tinggal di daerah, membelanjakan uang mereka di daerah, dan berinvestasi di daerah. Tanpa komitmen ini, maka kebijakan seperti aksi borong dagangan hanya akan menjadi simbolisme tanpa perubahan sistemik.
Dari Gimmick ke Revolusi Ekonomi Lokal
Aksi borong dagangan yang dilakukan oleh Bupati Dogiyai adalah langkah positif yang patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk mengubah struktur ekonomi lokal secara menyeluruh. Jika hanya berhenti pada aksi borong mingguan, maka pasar tetap akan menghadapi masalah yang sama ketika kebijakan ini dihentikan.
Namun, jika aksi ini menjadi pemicu perubahan mentalitas dalam pemerintahan dan masyarakat, maka Dogiyai bisa menjadi contoh bagaimana ekonomi lokal bisa berkembang dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Pemerintah daerah harus memahami bahwa pembangunan ekonomi bukan sekadar proyek-proyek infrastruktur besar, tetapi juga soal bagaimana uang yang dihasilkan di daerah tetap berputar di daerah. Jika Dogiyai ingin maju, maka masyarakatnya—terutama pejabatnya—harus berhenti melihat luar daerah sebagai satu-satunya tempat untuk berbelanja dan berinvestasi.
Dogiyai memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi itu hanya bisa terjadi jika pemerintahnya mampu mengubah kebijakan konsumsi menjadi strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aksi borong dagangan ini harus menjadi awal dari revolusi ekonomi lokal, bukan sekadar gimmick populis tanpa perubahan nyata.
