Oleh : Sebastianus Tebai , Pegiat Media Sosial
Wacana pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Mapia Raya yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah daerah dan sejumlah tokoh politik di Papua Tengah justru memunculkan kekhawatiran luas dari masyarakat adat Mapia. Alih-alih membawa kesejahteraan dan kemajuan, pemekaran ini dikhawatirkan akan menjadi malapetaka sosial, budaya, dan ekonomi bagi orang Mapia sendiri.
Janji Manis Pemekaran: Antara Retorika dan Realita
Pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang mencakup wilayah Mapia Barat, Mapia Tengah, Mapia Utara, dan sejumlah distrik lainnya didorong atas dasar pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Namun, sejumlah masyarakat adat, aktivis lokal, dan tokoh intelektual muda Mapia menilai bahwa pemekaran ini lebih sarat dengan kepentingan politik elite daripada kehendak rakyat. > “Pemekaran ini tidak lahir dari musyawarah besar orang Mapia. Tidak ada kajian akademik yang transparan, dan justru terkesan terburu-buru demi mengejar kepentingan jabatan,” ujar Bernardus Y., tokoh pemuda Mapia
Ancaman Terhadap Struktur Sosial dan Budaya
Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat adalah tergesernya nilai-nilai sosial dan budaya akibat pembentukan struktur birokrasi yang cenderung tidak berpihak pada kearifan lokal. Dengan masuknya berbagai pihak luar demi mengisi posisi jabatan di pemerintahan baru, identitas orang Mapia dikhawatirkan akan terpinggirkan di tanah sendiri.
> “Kalau kabupaten ini dibentuk, siapa yang akan jadi pejabat? Orang Mapia atau orang luar? Jangan sampai kita hanya jadi penonton, tanah kita dikapling-kapling, hutan kita diambil, dan anak-anak kita tetap tidak sekolah,” ungkap Maria T., mama-mama pedagang pinang dari Mapia.
Potensi Konflik Tanah dan Investasi AsingPemekaran wilayah kerap diikuti dengan pembukaan akses untuk investasi. Banyak warga lokal khawatir bahwa pemekaran akan membuka pintu masuknya perusahaan-perusahaan besar (perkebunan, tambang, dan logging) yang selama ini telah terbukti merusak hutan dan menggusur masyarakat adat dari wilayah ulayat mereka.
> “Selama ini kita hidup dari tanah, dari sungai, dari hutan. Tapi nanti, kalau perusahaan masuk dengan ijin dari bupati baru, siapa yang bisa menolak?” tutur Yustinus D., tokoh adat dari Mapia Barat.
Belum Siap Secara Infrastruktur dan SDM
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa wilayah Mapia Raya belum sepenuhnya siap untuk berdiri sendiri sebagai kabupaten. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, serta minimnya SDM birokrasi dari kalangan lokal menjadikan pemekaran ini justru berisiko menambah beban masyarakat. > “Pemekaran itu bagus kalau kita sudah siap. Tapi sekarang? Jalan rusak, anak sekolah jalan kaki jauh, pelayanan kesehatan minim. Lalu siapa yang bisa jamin Mapia Raya akan lebih baik dari sekarang?” kritik Sebastianus Tebai, mahasiswa asal Mapia yang sedang menyelesaikan studi di Sukabumi Jawa barat .
Mendesak : Dialog Publik dan Kajian Independen
Para tokoh muda dan masyarakat adat Mapia mendesak agar sebelum keputusan pemekaran ini diketok, harus diadakan dialog terbuka dan partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan kajian akademik independen yang benar-benar mengukur manfaat, risiko, serta kesiapan wilayah Mapia untuk menjadi kabupaten baru.
> “Jangan sampai atas nama pembangunan, kita dihancurkan secara perlahan. Jangan sampai demi satu kursi bupati, masa depan generasi Mapia dijual murah,” pungkas Sebastianus Tebai, aktivis perempuan Mapia yang kini aktif di Jayapura.
Wacana pemekaran Kabupaten Mapia Raya memang terlihat menjanjikan di atas kertas, namun realitas di lapangan menunjukkan banyak kerentanan yang belum dijawab oleh pihak pengusung. Jika tidak ditangani dengan bijak, pemekaran ini bisa menjadi malapetaka besar yang menciptakan ketimpangan, konflik sosial, dan marginalisasi masyarakat asli Mapia di tanah leluhur mereka sendiri.
