NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (TGUP2KR) menggelar kuliah umum tentang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
Kegiatan yang mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah” berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Bandara Lama Nabire, pada Rabu (12/8/2026).
Pemprov Papua Tengah menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA, sebagai pemateri dalam forum tersebut. Ia memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintah mengenai implementasi Otsus Jilid II, terutama dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi fondasi dalam menjalankan kebijakan Otsus agar pelaksanaannya benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Djohermansyah dalam kuliah umum tersebut.
Melalui forum ini, Pemprov Papua Tengah mendorong aparatur tidak hanya memahami kebijakan Otsus dari sisi regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan Otsus ke dalam program yang terukur, efektif, transparan, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pemprov Papua Tengah menilai tata kelola pemerintahan yang kuat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, pemerintah terus mendorong aparatur bekerja secara efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Kuliah umum tersebut diikuti jajaran aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Peserta mencakup staf ahli gubernur, para asisten sekretaris daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala biro Sekretariat Daerah, serta pejabat eselon III dan IV.
Keterlibatan berbagai unsur pemerintahan itu diharapkan memperkuat kesamaan pemahaman sekaligus meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dalam menjalankan agenda pembangunan.
TGUP2KR terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari strategi Pemprov Papua Tengah memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memastikan kebijakan Otsus Jilid II memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.
“Dengan pemahaman yang sama dan koordinasi yang kuat, aparatur dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih baik serta memastikan pembangunan benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujar Djohermansyah.
