NABIRE, Faktanabire.com — Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K), MH menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Silwanus menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi ASN di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Senin (9/3/2026).
Ia menjelaskan, sebagai daerah otonom baru (DOB) yang dibentuk pada 2022, Provinsi Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat sistem pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Silwanus.
Menurutnya, kondisi geografis Papua Tengah yang sangat luas dan sebagian wilayahnya sulit dijangkau turut menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Silwanus menyebut wilayah Papua Tengah memiliki luas sekitar tujuh juta kilometer persegi dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, yakni sekitar 26 orang per kilometer persegi. Bahkan beberapa wilayah seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara.
Ia menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan daerah di tengah berbagai keterbatasan tersebut.
Untuk memperkuat kapasitas aparatur, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya melalui perencanaan dan penganggaran program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi ASN.
Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi juga akan melakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya pada jabatan fungsional di lingkungan pemerintah provinsi.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kapasitas aparatur di Papua Tengah,” ujarnya.
Silwanus menambahkan, seluruh upaya tersebut sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Tengah, yakni mewujudkan Papua Tengah yang adil, sejahtera, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
Ia menilai visi tersebut hanya dapat tercapai apabila didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu bekerja secara inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Silwanus berharap para peserta dapat menghasilkan berbagai rekomendasi dan langkah konkret untuk membangun sistem pengembangan kompetensi ASN, khususnya bagi pemerintah daerah di wilayah Tanah Papua.
“Forum ini diharapkan menjadi ruang diskusi dan kolaborasi untuk memperkuat kapasitas aparatur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Emanuel Korey, S.Sos., M.Si menjelaskan bahwa Rakor Pengembangan Kompetensi ASN bertujuan menyamakan persepsi dalam peningkatan kompetensi aparatur.
Menurutnya, rakor tersebut juga bertujuan menyinkronkan program pelatihan antar unit pengelola pelatihan, mensosialisasikan kebijakan pelatihan aparatur, serta membahas berbagai permasalahan dan solusi di bidang pengembangan kompetensi ASN.
“Forum ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pelatihan, serta pembiayaan pelatihan,” ujarnya.
