NABIRE, FaktaNabire.com — Memperingati satu tahun peristiwa yang mereka sebut Soagama Berdarah, Forum Komunikasi Mahasiswa/i Intan Jaya (FKMI) Nabire menggelar aksi mimbar bebas di depan Pasar Karang Tumaritis, Jalan Jenderal Sudirman, Nabire, Kamis (15/10/2026).
Koordinator Lapangan Umum, Jonatan Sani, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 15 Oktober 2025 di Kampung Suanggama, Kabupaten Intan Jaya.
Menurutnya, peristiwa itu mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, terdiri atas empat anggota TPNPB, sembilan warga sipil, dan dua orang yang belum teridentifikasi.
“Melalui aksi hari ini, kami berharap lembaga DPR merespons positif dan mengawal tuntutan kami, terutama mengusut tuntas kasus Suanggama Berdarah,” kata Jonatan.
FKMI Nabire menyampaikan tujuh tuntutan dalam aksi tersebut. Mereka mendesak pemerintah dan lembaga legislatif di tingkat kabupaten hingga provinsi untuk segera menginvestigasi kasus Suanggama Berdarah serta meminta penarikan 34 pos militer nonorganik dari Kabupaten Intan Jaya.
FKMI juga mendesak aparat militer nonorganik menghentikan aktivitas yang, menurut mereka, mengancam warga sipil, termasuk anak sekolah dan para gembala.
“Kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya sangat memprihatinkan. Masyarakat sipil, khususnya para gembala dan warga lokal, sering kali dituduh sebagai bagian dari TPNPB,” ujar Jonatan.
Selain itu, FKMI meminta DPRD Intan Jaya, DPR Provinsi Papua Tengah, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah mengesahkan peraturan daerah untuk melindungi warga sipil dari ancaman militer.
Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan pembangunan fisik, termasuk proyek jalan trans dan pertambangan yang mereka sebut ilegal, serta memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia.
FKMI selanjutnya meminta pemerintah memfasilitasi mahasiswa dari 17 kota di Indonesia bersama tokoh masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin guna membahas situasi keamanan di Intan Jaya.
Dalam tuntutan terakhir, FKMI menyerukan pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
“Karena itu, kami menegaskan kembali tuntutan investigasi menyeluruh dan dialog dengan pemerintah agar kedamaian dan keadilan dapat terwujud di Intan Jaya,” pungkas Jonatan.
