NABIRE, FaktaNabire.com – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengajak delapan pemerintah kabupaten di wilayah Papua Tengah memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah untuk memperjuangkan hak keuangan daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum dibayarkan sesuai harapan pemerintah daerah.
Ajakan tersebut disampaikan Meki Nawipa saat membuka rapat kerja bersama para bupati se-Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri para bupati dari Kabupaten Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Mimika, dan Nabire, serta sekretaris daerah dan jajaran perangkat daerah.
Dalam arahannya, Meki menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten harus membangun kekuatan bersama ketika memperjuangkan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat. Ia menilai perjuangan secara sendiri-sendiri tidak akan memberikan hasil maksimal.
“Kadang-kadang kita hanya menerima apa yang mereka kasih. Kita juga harus berjuang. Ada kabupaten yang merasa hebat hanya pergi berjuang sendiri. Tidak akan pernah dijawab. Karena itu, kita butuh kekuatan besar,” tegas Meki.
Ia mencontohkan perjuangan mendapatkan dana otonomi khusus (Otsus) yang membutuhkan dukungan dan koordinasi seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, delapan kabupaten bersama pemerintah provinsi harus memiliki satu suara agar pemerintah pusat memperhatikan kebutuhan dan hak keuangan Papua Tengah.
Meki juga menyoroti pembayaran DBH yang hingga kini masih tertunda. Ia menyebut sejumlah komponen penerimaan daerah, termasuk DBH royalti dan pajak, belum diterima sebagaimana yang diharapkan.
Karena itu, ia mengajak seluruh bupati membahas persoalan tersebut dan menyusun strategi bersama untuk memperjuangkan hak keuangan daerah.
“Tahun depan kita ekspektasi Rp500 miliar per satu kabupaten, tetapi ini juga kita tidak tahu. Karena itu, kita undang untuk bagaimana membuat strategi supaya kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya,” ujarnya.
Meki mengatakan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) akan memberikan penjelasan lebih teknis mengenai persoalan DBH agar seluruh pemerintah daerah memahami kondisi dan langkah yang perlu ditempuh.
“Kita tidak minta sesuatu, tetapi kita minta hak kita dikembalikan,” tegasnya.
Selain memperjuangkan DBH, Meki meminta seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi memperkuat kerja sama dalam mempercepat pembangunan.
Ia menekankan pentingnya persatuan untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, serta kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar memberi perhatian serius terhadap persoalan pembiayaan sekolah dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten harus bekerja bersama untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut.
Dalam rapat kerja itu, Meki turut menekankan pentingnya pembagian kewenangan dan tanggung jawab agar program pembangunan tidak saling tumpang tindih.
Ia meminta setiap kepala daerah memahami batas tugas masing-masing sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menjalankan program secara efektif.
“Kalau bupati sudah masuk kerja, gubernur tidak perlu masuk lagi di situ. Gubernur kerja di sebelah. Begitu juga sebaliknya. Kita harus mengatur bagaimana koordinasi dan pembagian kerja,” jelasnya.
Meki berharap rapat kerja bersama delapan bupati tersebut menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi dan kabupaten harus terus menjaga persatuan, memperkuat koordinasi, serta menyatukan strategi agar perjuangan hak keuangan daerah dan agenda pembangunan Papua Tengah pada 2027 dapat berjalan lebih terarah.
