NABIRE, Faktanabire.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah memperkuat kapasitas tenaga Mapega Guru Daerah 3T sebagai salah satu strategi mengatasi kekurangan dan kekosongan guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kegiatan bertajuk Penguatan Kapasitas Tenaga Mapega Guru Daerah 3T di Papua Tengah tersebut berlangsung pada 17–19 September 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Kompleks Bandara Lama Nabire.
Kegiatan ini menjadi tahap awal dari rangkaian penguatan kapasitas yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten di Papua Tengah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE., mengatakan keberadaan tenaga Mapega menjadi penting karena sejumlah sekolah di daerah 3T masih menghadapi persoalan kekurangan maupun kekosongan guru.
“Kondisi nyata di sekolah-sekolah daerah 3T masih mengalami kekurangan dan kekosongan guru. Kekurangan terjadi karena memang tidak tersedia guru, sedangkan kekosongan juga terjadi karena ada guru yang tidak hadir atau tidak aktif mengajar akibat berbagai faktor,” ujar Nurhaidah.
Menurut dia, sejumlah faktor turut memengaruhi keaktifan guru di daerah 3T, antara lain situasi keamanan, persoalan pengelolaan dana BOS, ketidakcocokan antara kepala sekolah dan guru, perpindahan guru ke daerah perkotaan, hingga sulitnya akses transportasi.
Persoalan guru tersebut, lanjut Nurhaidah, berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh layanan pendidikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga mencermati masih tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data tahun 2024 yang disampaikan Dr. Agus Sumule, jumlah ATS di Papua Tengah tercatat lebih dari 205 ribu anak.
Sementara itu, berdasarkan dashboard ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per April 2026, jumlah tersebut telah mengalami penurunan. Sebanyak sekitar 130 ribu anak masuk kategori belum pernah bersekolah (BPB), sementara sekitar 7 ribu anak berada dalam kategori dropout dan tidak melanjutkan pendidikan.
“Dropout berarti anak keluar dari sekolah, sedangkan tidak melanjutkan berarti anak sudah lulus dari jenjang tertentu, misalnya SD, tetapi tidak melanjutkan ke SMP, dan seterusnya,” jelasnya.
Di sisi lain, Papua Tengah memiliki banyak anak asli Papua yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana, termasuk sarjana pendidikan, tetapi belum memperoleh kesempatan untuk mengabdi sebagai guru di sekolah-sekolah.
Nurhaidah menilai pemerintah perlu membuka ruang pengabdian bagi lulusan tersebut. Selain menjawab kebutuhan tenaga pendidik, langkah itu juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Papua Tengah.
“Banyak anak asli Papua yang sudah lulus kualifikasi sarjana pendidikan, tetapi belum mendapat kesempatan untuk mengabdi sebagai guru. Selain merupakan panggilan sebagai guru, pengabdian mereka juga sebenarnya dapat berdampak pada penurunan angka pengangguran,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menempatkan penguatan layanan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan indikator pembangunan manusia.
Data Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih menjadi perhatian pemerintah karena indikator tersebut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Data APK, APM, RLS, dan HLS masih menunjukkan bahwa kita harus terus melakukan intervensi. Peningkatan indikator pendidikan ini akan sangat memengaruhi kenaikan IPM Papua Tengah,” ujarnya.
Ia menyebut tren IPM Papua Tengah pada 2025 menunjukkan perkembangan positif, yakni meningkat dari 60,25 menjadi 60,64.
Karena itu, pemerintah berharap keberadaan tenaga Mapega Guru Daerah 3T dapat memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan tenaga pendidik.
Kegiatan di Nabire menjadi tahap awal pelaksanaan program yang akan menyasar tujuh kabupaten di Papua Tengah. Pada 17–19 September 2026, kegiatan difokuskan bagi tenaga Mapega yang bertugas di sekolah-sekolah daerah 3T di Kabupaten Nabire. Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan kegiatan serupa di enam kabupaten lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sejumlah materi penguatan kapasitas. Materi mencakup arah kebijakan pendidikan Papua Tengah, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), persiapan bahan ajar, pendidikan karakter, serta pemahaman terhadap petunjuk teknis tenaga Mapega Daerah 3T.
Untuk memperkuat pendidikan karakter, panitia juga menghadirkan pendeta dan pastor sebagai narasumber.
Selain meningkatkan kompetensi, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap keaktifan tenaga Mapega. Para guru diminta membawa laporan aktivitas proses belajar mengajar selama Juli–Agustus 2026.
Dinas juga melakukan validasi data guru untuk memastikan penempatan dan status pengabdian tenaga Mapega. Validasi diperlukan karena masih ditemukan guru yang tercatat menjalankan pengabdian di lebih dari satu sekolah.
“Kegiatan ini bukan hanya penguatan kapasitas guru, tetapi juga bagian dari pengawasan keaktifan guru. Kami meminta laporan aktivitas proses belajar mengajar selama Juli dan Agustus, sekaligus melakukan validasi data karena masih ditemukan guru yang memiliki status pengabdian ganda di sekolah lain,” kata Nurhaidah.
Nurhaidah mengungkapkan, sesuai arahan Gubernur Papua Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah berencana menambah kuota tenaga Mapega pada 2027.
Pemerintah akan melakukan penerimaan secara bertahap. Guru yang saat ini aktif menjalankan tugas sesuai Surat Keputusan (SK) akan mendapatkan perpanjangan setelah melalui proses evaluasi.
“Untuk tahun 2027 akan ada penambahan kuota. Mekanisme penerimaan akan dilakukan dalam beberapa tahap. Bagi tenaga yang sudah bertugas dan aktif sesuai SK, setelah kami evaluasi akan kami perpanjang secara otomatis,” jelasnya.
Namun, guru yang masih aktif tetapi berpindah-pindah sekolah atau memiliki status pengabdian ganda akan mengikuti proses seleksi ulang.
“Yang aktif tetapi pindah-pindah sekolah dan memiliki status ganda akan mengikuti seleksi ulang bersama guru-guru baru yang akan kami seleksi,” tegas Nurhaidah.
Ia berharap program tenaga Mapega Guru Daerah 3T mampu menjawab kebutuhan guru di sekolah-sekolah wilayah 3T Papua Tengah.
“Harapannya, dengan kehadiran tenaga Mapega Guru Daerah 3T, kekurangan dan kekosongan guru di sekolah-sekolah daerah 3T dapat teratasi. Dengan begitu, hak anak untuk mendapatkan pembelajaran dapat terpenuhi dan tidak ada lagi anak yang tidak sekolah,” katanya.
Menurut Nurhaidah, peningkatan akses pendidikan pada akhirnya akan mendorong perbaikan berbagai indikator pendidikan.
“Kalau layanan pendidikan semakin baik, kita berharap APK, APM, RLS, dan HLS ikut meningkat. Pada akhirnya, peningkatan indikator tersebut akan mendorong kenaikan IPM Papua Tengah ke depan,” pungkasnya.
