NABIRE, Faktanabire.com — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan peran strategis kepala suku dan wakil kepala suku sebagai mitra pemerintah dalam menjaga persatuan, mencegah konflik, serta memperjuangkan hak masyarakat adat.
Meki menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam acara Pengakuan Para Kepala Suku dan Wakil sebagai Mitra Pemerintah dalam Mewujudkan Papua Tengah yang Aman, Damai dan Tertib di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jumat (18/9/2026).
Menurut Meki, kepala suku harus menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah. Ia mendorong kepala suku menampung aspirasi masyarakat dan menyampaikannya melalui jalur resmi agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam pembahasan pemerintah maupun lembaga legislatif.
“Jadi saya pikir bagaimana supaya kepala suku itu menjadi penghubung masyarakat dengan masyarakat adat dengan pemerintah. Tidak harus semua itu disampaikan sendiri oleh masyarakat, tetapi kepala suku bisa memfasilitasi masyarakat menyampaikan secara terhormat di forum-forum resmi, audiensi dengan DPR untuk menyampaikan aspirasi,” ujar Meki.
Ia mengatakan kepala suku juga dapat berkomunikasi langsung dengan DPR untuk membuka ruang pertemuan bagi masyarakat. Melalui cara tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung.
“Jadi kepala suku menjadi leading sector untuk bagaimana aspirasi masyarakat disampaikan. Kepala suku menyurati DPR dan DPR memberikan waktu untuk masyarakat bisa datang,” katanya.
Meki juga meminta kepala suku menjaga persatuan dan mengambil posisi netral ketika menghadapi konflik antarkelompok masyarakat. Ia mengingatkan kepala suku agar tidak membela kelompok berdasarkan identitas suku.
“Jangan sampai kepala suku Mee dengan Dani ada konflik. Mee pertahankan Mee, Dani pertahankan Dani. Tidak bisa. Bapak dua harus ketemu untuk menyelesaikan masalah. Kepala suku harus netral, tidak boleh memihak kepada siapa-siapa,” tegasnya.
Menurut Meki, konflik yang melibatkan kelompok berbeda suku membutuhkan penanganan yang hati-hati. Karena itu, kepala suku harus aktif mencegah konflik, menjaga hubungan antarkelompok, dan mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi serta musyawarah.
Meki kemudian mengingat kembali pengalamannya saat menjabat Bupati Paniai. Saat itu, ia melakukan normalisasi sebagai salah satu upaya mencegah konflik antarkelompok masyarakat.
“Jadi bagaimana caranya supaya konflik itu tidak boleh terjadi. Makanya dulu saya melakukan normalisasi di Paniai. Kita harus menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Meki juga menyoroti perlindungan tanah adat, terutama di wilayah Nabire. Ia mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar tidak menyerahkan atau memberikan tanah tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang masyarakat asli Papua.
Ia menilai kepala suku memiliki peran penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP).
Masukan tersebut, kata Meki, dapat mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan tanah adat, hingga pengelolaan sumber daya alam.
Meki menegaskan seluruh kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada kerangka Otonomi Khusus (Otsus), terutama dalam memberikan perlindungan dan afirmasi bagi OAP.
“Jadi kita tidak keluar dari itu. Otsus sudah menjamin hal tersebut. Bagaimana kita membuat dan menyukseskan Otsus ini ke depan secara bersama-sama,” pungkasnya.
