NABIRE, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera mengerahkan tim gabungan ke wilayah terdampak konflik di Kabupaten Puncak. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Gubernur guna memastikan penanganan korban dan kondisi masyarakat berjalan optimal.
Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG, M.H.Kes, menyampaikan bahwa tim dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bergerak menuju Sinak dan Mulia pada Kamis mendatang.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus memastikan kondisi masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Silwanus usai rapat koordinasi internal di Nabire, Rabu (21/4/2026).
Berdasarkan data sementara dari Pemerintah Kabupaten Puncak, terdapat lima korban dalam insiden tersebut. Tiga korban saat ini menjalani perawatan di RSUD Mulia, satu dirawat di Nabire, dan satu lainnya di Jayapura.
Silwanus menjelaskan bahwa seorang anak berusia tujuh tahun yang dirawat di Nabire telah menjalani operasi dan menunjukkan kondisi yang membaik.
“Operasi sudah berhasil dilakukan. Saat ini korban dalam tahap pemulihan dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hari sebelum diperbolehkan pulang,” jelasnya.
Pemerintah juga memastikan pendampingan lanjutan bagi para korban, termasuk layanan perlindungan anak yang akan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sementara itu, seorang korban lain yang dirawat di Jayapura, yakni ibu hamil berusia 27 tahun, tengah menjalani operasi akibat luka di bagian dagu.
Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi korban, termasuk rencana proses persalinannya.
“Kami memastikan penanganan medis berjalan maksimal, apalagi korban sedang hamil enam hingga tujuh bulan. Rencana persalinan juga menjadi perhatian kami,” tambah Silwanus.
Selain penanganan medis, pemerintah juga menyiapkan program trauma healing bagi masyarakat terdampak. Program ini melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak.
Tim gabungan yang diberangkatkan turut membawa bantuan logistik berupa bahan makanan serta layanan kesehatan untuk warga di lokasi konflik.
Untuk mempercepat respons, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyelaraskan data dengan Pemerintah Kabupaten Puncak, yang telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari.
“Kami sudah menerima surat keputusan tanggap darurat dari kabupaten. Gubernur juga akan segera mengeluarkan dasar administratif agar seluruh proses penanganan berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam upaya ini, sedikitnya enam OPD terlibat aktif, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapperida, Badan Keuangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang.
“Untuk tahap awal, kami fokus pada penanganan korban. Selanjutnya, kami akan memperluas bantuan bagi masyarakat serta memulihkan kondisi di lapangan,” pungkas Silwanus.
