NABIRE, FaktaNabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan tindak lanjut bersama delapan pemerintah kabupaten untuk menekan angka stunting melalui program yang disesuaikan dengan persoalan dan kondisi masing-masing daerah.
Kepala Bapperida Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten perlu memperkuat koordinasi karena Papua Tengah masih menghadapi angka stunting yang tinggi.
“Koordinasi ini diperlukan karena Papua Tengah masih menghadapi angka stunting yang tinggi. Penanganannya membutuhkan kerja bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” kata Elieser Yogi di Nabire, Selasa (29/9/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi stunting tingkat Provinsi Papua Tengah yang membahas pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting di delapan kabupaten.
Menurut Elieser, rapat koordinasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan serta rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan dalam program dan kegiatan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Ia meminta pemerintah kabupaten segera menindaklanjuti hasil koordinasi melalui penyusunan program pada tahapan APBD Perubahan 2026 dan perencanaan APBD 2027.
“Program penanganan stunting harus disusun secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Setiap intervensi harus benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Elieser menegaskan seluruh delapan kabupaten di Papua Tengah menjadi lokus penanganan stunting. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah.
Ia menyebut Kabupaten Puncak berdasarkan data yang dimiliki pemerintah provinsi tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Papua Tengah.
Tingginya angka stunting di wilayah pegunungan, termasuk Kabupaten Puncak, kata dia, tidak terlepas dari keterbatasan akses. Kondisi geografis tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam merancang intervensi agar program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penanganannya perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pegunungan yang menghadapi keterbatasan akses,” katanya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dapat menjalankan program secara maksimal sehingga angka stunting di Papua Tengah dapat ditekan secara bertahap.
Selain stunting, Pemprov Papua Tengah juga membahas persoalan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menilai kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu.
Pemprov Papua Tengah juga telah menjalankan Program Bangkit Papua Tengah yang menyasar anak usia nol hingga empat tahun dan ibu hamil. Program tersebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Elieser berharap pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah dapat memberikan kontribusi dalam menekan angka stunting sekaligus kemiskinan ekstrem di Papua Tengah.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemprov Papua Tengah menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan tenaga ahli. Para narasumber memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten mengenai strategi pencegahan serta penanganan stunting.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya mendorong delapan pemerintah kabupaten untuk menerjemahkan hasil koordinasi tersebut ke dalam program dan kegiatan yang konkret sesuai kondisi masing-masing daerah.
