NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan akan mendampingi Pemerintah Kabupaten Puncak dan masyarakat setempat menyikapi pembakaran dan pengrusakan sejumlah fasilitas pemerintahan yang diduga dipicu polemik pembagian Dana Desa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan pemerintah provinsi tidak akan membiarkan Pemkab Puncak menghadapi situasi tersebut seorang diri.
“Yang pasti kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri. Kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Puncak,” kata Silwanus kepada wartawan di Nabire, Kamis (13/8/2026).
Ia mengatakan Pemprov Papua Tengah juga memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Puncak tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas pemerintahan mengalami kerusakan akibat dibakar.
“Kita juga harus memastikan jalannya pemerintahan tetap berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Menurut Silwanus, Pemprov Papua Tengah akan menggelar pertemuan untuk mengevaluasi kondisi di Kabupaten Puncak sekaligus menentukan langkah penanganan selanjutnya.
“Hari ini mungkin kita akan ada pertemuan untuk memastikan semua kondisi ini. Dari hasil pertemuan itu akan ada langkah-langkah ke depan, apa yang harus kita buat,” katanya.
Silwanus menambahkan, Gubernur Papua Tengah telah mengutus sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bergerak ke Kabupaten Puncak guna melihat langsung kondisi masyarakat dan pemerintahan setempat.
“Tadi Bapak Gubernur sudah mengutus beberapa pimpinan OPD, sudah bergerak ke sana, dari Dinas Sosial dan yang lainnya,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi di Kabupaten Puncak saat terakhir berkomunikasi relatif stabil. Namun, kerusakan dan pembakaran kantor pemerintahan membuat aktivitas pemerintahan belum dapat berjalan secara normal.
“Kondisi kemarin waktu saya dikontak sudah stabil, tidak ada masalah yang lain. Tinggal karena kantor terus terbakar, jadi mereka belum bisa melakukan (aktivitas pemerintahan), tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama saya kira sudah bisa jalan kembali,” kata Silwanus.
Silwanus juga menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat, terutama terkait perubahan kebijakan dan efisiensi anggaran yang berdampak pada besaran Dana Desa.
“Yang pertama, harus sosialisasi. Secara terus-menerus harus disampaikan. Dari pimpinan kabupaten harus bisa menyampaikan hal-hal ini,” katanya.
Menurut dia, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jelas ketika terjadi perubahan besaran anggaran. Ia mengatakan masyarakat cenderung membandingkan dana yang diterima pada tahun sebelumnya dengan dana yang diterima pada tahun berjalan.
“Biasanya masyarakat melihat, tahun kemarin saya dapat ini, kenapa sekarang berkurang. Gap itu yang harus disosialisasikan dan disampaikan,” ujarnya.
Silwanus mengakui pemerintah sebelumnya telah berupaya menyampaikan informasi mengenai perubahan tersebut. Namun, keterbatasan waktu membuat informasi belum diterima seluruh masyarakat.
“Kemarin katanya sempat sudah mau disampaikan, tapi karena mungkin waktunya sangat singkat, sehingga tidak semua yang mendapat informasi. Ini pembelajaran untuk kita semua,” katanya.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diperkuat agar perubahan kebijakan dan pengelolaan anggaran tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik.
