NABIRE, Faktanabire.com — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Natalius Pigai mendorong seluruh pemangku kepentingan di Papua Tengah memperkuat koordinasi untuk menciptakan suasana aman dan damai menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pigai menyampaikan hal itu setelah berdialog dengan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Wakil Gubernur Deinas Geley, Sekda, unsur Forkopimda, Kapolda Papua, pimpinan DPR Papua Tengah, Danrem, Kabinda, serta jajaran Kejaksaan di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Tengah, Minggu (16/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pigai bersama para pemangku kepentingan membahas perkembangan pembangunan serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua, khususnya Papua Tengah.
“Tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan suasana yang aman menyambut 17 Agustus supaya kita semua riang dan gembira,” ujar Pigai kepada awak media.
Pigai menilai keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga penegak hukum, dan unsur terkait menjadi kunci untuk menjaga stabilitas Papua Tengah. Karena itu, ia mendorong seluruh pihak terus membangun komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan di daerah.
Pertemuan tersebut juga membahas kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua Tengah, antara lain Dogiyai, Deiyai, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya.
Selain keamanan, Pigai dan jajaran pemerintah daerah membahas rencana pembentukan sejumlah Kejaksaan Negeri sebagai bagian dari persiapan pembentukan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua Tengah.
Pigai menjelaskan, pembentukan Kejaksaan Tinggi membutuhkan sedikitnya empat Kejaksaan Negeri. Saat ini, Papua Tengah baru memiliki dua Kejaksaan Negeri, yakni di Timika dan Nabire.
Pemerintah dan jajaran Kejaksaan kemudian memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memungkinkan untuk menjadi lokasi Kejaksaan Negeri baru.
“Paniai, Deiyai, Dogiyai satu Kejaksaan Negeri. Nanti Puncak dan Puncak Jaya satu Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, begitu ada pembentukan dua Kejaksaan Negeri ini menjadi persyaratan untuk bisa pembentukan Kejaksaan Tinggi,” jelas Pigai.
Ia mengatakan jajaran Kejaksaan turut memberikan masukan dalam pembahasan tersebut. Pemerintah daerah dan lembaga terkait selanjutnya akan memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti pemetaan dan rencana pembentukan dua Kejaksaan Negeri tersebut.
Pigai berharap koordinasi lintas lembaga tidak hanya memperkuat pelayanan pemerintahan dan penegakan hukum, tetapi juga mendukung pembangunan serta menciptakan situasi Papua Tengah yang aman dan kondusif.
“Kita ingin pembangunan dan pelayanan pemerintahan berjalan seiring dengan terciptanya keamanan dan kedamaian di Papua Tengah,” kata Pigai.
