NABIRE, Faktanabire.com — Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menekankan pentingnya ketersediaan data pengungsi yang akurat sebagai dasar pemerintah dalam mengambil langkah penanganan dan pemulihan warga terdampak konflik di Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Pigai usai dialog bersama Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Wakil Gubernur Deinas Geley, Sekda, Forkopimda, Kapolda, pimpinan DPR Papua Tengah, Danrem, Kabinda dan jajaran Kejaksaan di Kantor Gubernur Papua Tengah, Minggu (16/8/2026).
Pigai mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Sosial, untuk membahas langkah penanganan pengungsi di Papua.
Menurutnya, pemerintah memiliki kemampuan untuk membantu membangun kembali rumah warga, menata permukiman serta memberikan jaminan hidup kepada masyarakat yang harus meninggalkan kampung halamannya.
Namun, seluruh kebijakan tersebut membutuhkan basis data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tadi menekankan, data pengungsi yang akurat itu penting supaya mereka bisa dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali, dibangun rumahnya, diberi jaminan hidupnya,” kata Pigai.
Ia menegaskan, pendataan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Data harus dibangun secara berjenjang dan melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa atau kampung, kelurahan, pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Pigai menyoroti adanya perbedaan angka mengenai jumlah pengungsi yang selama ini disampaikan oleh berbagai pihak.
Ia menyebutkan, terdapat informasi mengenai jumlah pengungsi yang berasal dari LSM, gereja maupun pengamat dengan angka yang berbeda-beda. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan pemerintah dalam menentukan kebijakan penanganan yang tepat.
“Semua data tidak jelas. Data itu harus disampaikan, data yang valid. Akurasi data itu penting. Kalau tanpa akurasi data, ya tidak bisa,” tegasnya.
Menurut Pigai, setelah data yang valid tersedia, pemerintah pusat dapat membahas langkah penanganan secara lebih terukur, termasuk pembangunan perumahan, penataan permukiman kembali dan pemberian dukungan kepada warga yang akan dipulangkan.
Ia juga menilai kemampuan pemerintah Indonesia dalam menangani kondisi bencana dan keadaan darurat cukup kuat. Namun, keberhasilan penanganan tetap membutuhkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Karena itu, Pigai meminta seluruh pihak yang memiliki data mengenai pengungsi untuk membangun koordinasi dan menyampaikan informasi yang dapat diverifikasi.
“Negaranya mampu, tapi lagi-lagi semua harus berbasis data,” ujarnya.
