NABIRE, Faktanabire.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPR Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Kamis (23/7/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya serta memfasilitasi dialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hak Asasi Manusia.
Sebelum menuju Kantor DPR Papua Tengah, massa aksi berkumpul di kawasan Adamant dan Pasar Karang. Selanjutnya, mereka melakukan longmarch menuju lokasi aksi dengan pengawalan aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP.
Mahasiswa mengangkat tema “Militer Mesin Pembunuh Rakyat Intan Jaya” dan menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta pemerintah segera mengusut tuntas kasus Soanggama Berdarah, penembakan terhadap ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta berbagai dugaan pelanggaran HAM lainnya di Kabupaten Intan Jaya.
Kedua, mereka mendesak pemerintah memfasilitasi mahasiswa bersama berbagai elemen masyarakat Intan Jaya untuk berdialog secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hak Asasi Manusia guna mencari solusi atas situasi keamanan dan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Perwakilan DPR Papua Tengah menerima massa aksi. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John Gobai, anggota DPR Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya Henes Sondegau, sejumlah anggota DPR lainnya, Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah Yulius Wandagau, serta para kepala suku.
Di hadapan massa aksi, John Gobai mengatakan DPR Papua Tengah telah membahas aspirasi mahasiswa bersama unsur pimpinan DPR, MRP Papua Tengah, para kepala suku, dan Gubernur Papua Tengah.
“Terima kasih banyak adik-adik. Apa yang teman-teman sampaikan kepada kami di DPR Papua Tengah sebenarnya sudah pernah kami perjuangkan,” ujar John Gobai.
Ia menegaskan DPR Papua Tengah memahami penderitaan yang dialami masyarakat Intan Jaya akibat konflik yang berkepanjangan.
“Kami juga merasakan, kami juga sakit,” katanya.
John menjelaskan DPR Papua Tengah telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Tengah terkait tuntutan mahasiswa. Namun, menurutnya, komunikasi dengan pemerintah kabupaten masih menghadapi kendala.
Sebagai tindak lanjut, DPR Papua Tengah akan menggelar hearing dialog pada pekan depan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Hasil koordinasi kami dengan gubernur, setelah aspirasi ini kami terima, minggu depan kita akan mengadakan hearing dialog. Kami akan mengundang bupati, aparat keamanan, dan adik-adik mahasiswa agar kita duduk bersama, membahas, serta merumuskan tuntutan bersama terkait kondisi keamanan di Papua Tengah,” jelasnya.
John juga menyoroti kondisi masyarakat Intan Jaya yang hingga kini masih mengungsi akibat konflik.
“Rakyat masih mengungsi, masih menangis. Karena itu bantu kami. Minggu depan kami akan mengadakan rapat dan saya akan bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Mari kita saling percaya. Setelah dialog, hasilnya akan kami laporkan kepada gubernur, kemudian gubernur akan berkoordinasi dengan bupati agar kita bersama-sama menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan menerima komitmen DPR Papua Tengah untuk menggelar dialog pada pekan depan, massa membubarkan diri dengan tertib.
