Nabire, 20 Oktober 2025, Faktanabire.com — Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Nabire, Firgo Jitmau, menyoroti konflik bersenjata yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Nabire, Papua Tengah.
Ia menegaskan bahwa operasi keamanan antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) tidak boleh menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil.
“Konflik TNI-Polri dan TPNPB tidak boleh mengorbankan warga sipil. Silakan menjalankan tujuan masing-masing, tapi tidak harus mengorbankan warga yang tidak bersalah,” ujar Firgo Jitmau dalam keterangannya di Nabire, Senin (20/10).
Firgo menilai, pernyataan aparat keamanan yang menyebut telah menewaskan 14 anggota TPNPB dalam sebuah operasi baru-baru ini perlu diklarifikasi. Menurutnya, ada laporan dari masyarakat bahwa korban juga termasuk warga sipil.
“Kami menilai pernyataan itu sepihak. Karena bukti dari keluarga dan laporan masyarakat di lapangan menunjukkan ada warga sipil yang juga menjadi korban, termasuk seorang ibu dan orang yang mengalami gangguan mental. Ini sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Firgo.
Ia meminta agar operasi militer di Papua dilakukan secara tepat sasaran, terukur, dan sesuai prosedur, agar tidak menimbulkan trauma maupun korban tambahan di kalangan masyarakat.
“Operasi ke depan harus sesuai dengan sasaran, tepat, terarah, dan terukur. Tidak bisa sembarangan begitu, karena itu sudah melanggar nilai kemanusiaan,” katanya.
Selain itu, GMKI Nabire juga mengecam aksi anarkis oleh KKB di Nabire yang menyebabkan korban dari masyarakat sipil. Firgo menilai, rangkaian kekerasan tersebut masih terkait dengan situasi di Intan Jaya.
“Ini rentetan dari peristiwa di Intan Jaya. Konflik ini tidak akan berakhir jika warga sipil terus menjadi korban. Karena ketika orang yang tidak bersalah ikut terbunuh maka luka sosial akan semakin dalam,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya kondisi daerah yang kondusif agar pembangunan dan perubahan di Papua dapat berjalan dengan baik demi kemajuan bersama.
“Kita mau Papua itu damai dan damai. Kita mau pembangunan dan perubahan di atas tanah ini. Tapi semuanya bisa dilakukan jika daerah ini aman,” ujarnya.
Ia menyerukan agar pemerintah pusat turut campur tangan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif di Papua Tengah, dengan pendekatan dialog dan kemanusiaan sebagai solusi jangka panjang.
“Kami minta pemerintah juga berperan penting dalam kondisi ini, supaya situasi bisa kembali aman dan tidak terus berulang. Harapan kita Papua damai, dan ada dialog untuk menemukan solusi terbaik,” pungkas Firgo.
