NABIRE, Faktanabire.com — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa pemerintah harus menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan data, kajian, bukti empiris, dan kebutuhan nyata masyarakat.
Meki menyampaikan pesan tersebut dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan Papua Tengah, Herman Kayame, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah di Aula LPP RRI Nabire, Kamis (1/10/2026).
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menggelar FGD dengan tema “Pengkajian Prioritas Daerah sebagai Landasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah yang Inklusif, Berbasis Data dan Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Meki mengapresiasi Bapperida Papua Tengah yang menginisiasi forum tersebut. Ia menilai pemerintah perlu mengkaji berbagai isu strategis dan persoalan pembangunan agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan asumsi ataupun pendekatan rutin. Kita membutuhkan perencanaan yang didasarkan pada data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat,” kata Meki dalam sambutannya.
Meki mengatakan Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, sekaligus kekayaan budaya dan karakteristik wilayah yang beragam.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks dan membutuhkan penanganan secara terpadu, terarah, serta berkelanjutan.
Karena itu, ia mendorong Bapperida dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengkajian isu strategis sebagai bagian penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Meki berharap FGD tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi persoalan pembangunan, dan rekomendasi kebijakan yang dapat pemerintah gunakan dalam menyusun perencanaan pembangunan Papua Tengah.
Ia meminta setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar yang kuat dan mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar.
Pemerintah, menurutnya, perlu mengetahui persoalan yang harus diselesaikan, penyebabnya, kelompok masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang dibutuhkan, serta indikator keberhasilannya.
“Pendekatan seperti ini penting agar pembangunan Papua Tengah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Meki juga meminta pemerintah menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan.
Ia menilai pemerintah perlu memasukkan suara masyarakat, karakteristik sosial budaya, kondisi geografis, kebutuhan kelompok rentan, dan potensi lokal ke dalam proses perencanaan pembangunan.
Selain itu, Meki mendorong pemerintah memperkuat keterpaduan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu perangkat daerah saja. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah agar kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi dan memiliki dampak yang lebih besar,” katanya.
Meki juga mendorong pemerintah memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di Papua Tengah.
Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan berdasarkan data, hasil penelitian, kajian, pengalaman lapangan, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pemerintah tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki relevansi dengan persoalan yang masyarakat hadapi.
FGD Pengkajian Prioritas Daerah itu menjadi ruang bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun pandangan serta rekomendasi sebagai bahan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan Papua Tengah.
Pendekatan perencanaan berbasis data juga mendukung penguatan fungsi Bapperida Papua Tengah dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyediakan sistem e-Dalevbang yang memuat pemantauan realisasi fisik dan keuangan serta terhubung dengan SIPD.
Melalui penguatan data, kajian, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun program pembangunan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua Tengah.
