ILAGA, Faktanabire.com — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memimpin langsung Rapat Koordinasi Terpadu di Aula Negelar, Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat (14/8/2026).
Rapat tersebut membahas penanganan dan pemulihan pascakerusuhan yang berujung pada pembakaran sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak.
Kerusuhan terjadi pada Selasa (12/8/2026) dan berkaitan dengan polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun 2026.
Sebelum memimpin rapat, Gubernur Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni, Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal, serta jajaran Forkopimda meninjau langsung sejumlah fasilitas pemerintahan yang terdampak.
Rombongan meninjau kondisi Kantor DPRK Puncak, Kantor Bupati Puncak, dan sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya yang mengalami kerusakan akibat amuk massa.
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan Bupati Puncak Elvis Tabuni, jajaran Forkopimda Kabupaten Puncak, para kepala distrik, kepala kampung, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak.
Dalam rapat itu, pemerintah mendengarkan langsung persoalan yang berkembang di masyarakat sekaligus membahas langkah penanganan dan pemulihan setelah insiden.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan Pemprov Papua Tengah akan membantu Pemkab Puncak menangani dampak kerusuhan dan tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendiri.
“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian,” ujar Meki Nawipa.
Pemprov Papua Tengah mendorong pemerintah daerah segera menginventarisasi seluruh kerusakan akibat pembakaran. Pemerintah akan mendata kerusakan gedung, peralatan, dan dokumen sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain memperbaiki fasilitas pemerintahan, pemerintah juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Pemkab Puncak akan memanfaatkan fasilitas alternatif atau ruang kerja sementara selama proses perbaikan berlangsung.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan Forkopimda untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui komunikasi dan dialog terbuka.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley mengatakan persoalan di Kabupaten Puncak menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Ia meminta seluruh pihak membangun sinergi agar konflik serupa tidak kembali terjadi.
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan. Pemerintah akan mempercepat perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak, menyelesaikan persoalan penyaluran Dana Desa secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi, serta meningkatkan komunikasi antara pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memulihkan pelayanan pemerintahan, menjaga stabilitas keamanan, serta mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik baru.
Kunjungan dan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Meki Nawipa menunjukkan komitmen Pemprov Papua Tengah untuk merespons langsung situasi di Kabupaten Puncak sekaligus memastikan pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan setelah insiden.
