TIMIKA, Faktanabire.com – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) jilid II menjadi momentum penting untuk mempercepat pembangunan Papua secara menyeluruh.
Hal itu disampaikannya dalam Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis (30/7/2026).
Meki mengatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua membuka babak baru bagi pembangunan Papua dalam 20 tahun ke depan. Pemerintah kemudian memperkuat arah pembangunan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
“Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan harapan besar di era Otsus jilid II dan menjadi babak baru untuk perubahan Papua yang lebih baik dalam 20 tahun ke depan,” kata Meki.
Ia menjelaskan RAPPP memuat 19 program prioritas yang berfokus pada terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Program tersebut juga selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Meki, Papua memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Papua juga berperan dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, ketahanan energi, keseimbangan iklim dunia, serta peningkatan investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Meki juga memaparkan hasil Pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua yang berlangsung di Timika pada 11 Mei 2026. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 Poin Kesepakatan Timika yang telah ditandatangani enam gubernur dan disampaikan kepada Presiden.
Ia menyebutkan salah satu poin penting ialah komitmen seluruh gubernur untuk mendukung penuh Asta Cita Presiden serta mendorong percepatan berbagai program strategis nasional.
“Kami mendorong percepatan penuntasan Jalan Trans Papua, program BBM Satu Harga, pengembangan kawasan industri, kawasan perikanan, sentra pertanian, serta pembangunan infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru agar mampu mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, para gubernur juga mendorong pembentukan tim task force di setiap provinsi guna memperkuat tata kelola Dana Otsus serta mempercepat revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Meki menegaskan asosiasi gubernur juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sesuai arahan Presiden, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, DPR Kabupaten, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, hingga pelaku usaha.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan manfaat kekayaan alam Papua.
“Kami berkomitmen agar kekayaan alam di Tanah Papua tidak hanya dinikmati daerah penghasil, tetapi menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Papua secara adil dengan filosofi satu untuk enam, enam untuk satu,” tegasnya.
Meki menilai percepatan pembangunan Papua hanya dapat berhasil jika seluruh pemangku kepentingan bekerja secara terpadu. Menurutnya, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat adat, akademisi, hingga mitra pembangunan harus menyusun langkah bersama agar program tidak berjalan secara sektoral.
“Tanpa desain koordinasi yang kuat, program pembangunan di Papua berisiko berjalan secara parsial, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran, dan tidak mampu menjawab akar persoalan Papua secara komprehensif,” katanya.
Ia menambahkan Papua memegang peran strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pembangunan nasional, menurutnya, tidak hanya diukur dari kemajuan daerah yang telah berkembang, tetapi juga dari kemampuan negara mengurangi kesenjangan pembangunan di Papua, memperluas akses layanan dasar, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil.
Meki berharap dialog strategis tersebut menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi pedoman percepatan pembangunan Papua.
“Saya berharap dialog ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diawali dari terbitnya matahari di Timur melalui pemerataan pembangunan yang dimulai dari Tanah Papua,” pungkasnya.
