Faktanabire.com – Puluhan pendemo yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa West Papua melakukan aksi dan titik kumpul di Depan pintu Gerbang UNIPA dan depan kantor Lurah Amban di kota Manokwari, Papua Barat, Senin 7 April 2025.
Aksi dimulai dari depan gerbang Universitas Papua (UNIPA) dan Depan Lurah Amban, pada pukul 09:00 WIT dan berlanjut menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Papua Barat.
Dari pantauan kami, masa aksi mulai bagi 2 titik, pertama di depan pintu gerbang UNIPA dan kedua depan kantor lurah amban dengan membawa sejumlah Famplet dengan tertuliskan tutup freeport
Setelah itu, masa aksi mulai maju longmarch sasaran titik DPRD PB. Sampai di depan Asmara Mansinam, Jalan Gunung salju Amban, massa dihadang oleh pihak aparat kepolisian mengunakan kendaraan telehandler rantis multiguna, sehingga masa aksi tidak bisa sampai ke tujuan aksi yaitu kantor DPRD PB hingga pukul 13:00 WIT.
Dalam aksi tersebut, koordinasi lapangan Bung selak memberikan kesempatan untuk orasi politik kepada beberapa organisasi yang hadir, di antaranya:
1. BEM UNIPA
2. FNMPP
3. GPRP
4. Suara perempuan
5. Mewakili agama
Semuanya menyampaikan tuntutan yang sama saat orasi politik yaitu tutup freeport.
Koordinator lapangan “Bung Selak” Forum independen mahasiswa West Papua menegaskan bahwa aksi ini merupakan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kami. Sehingga pihak aparat harus membuka ruang Demokrasi bagi kami. Pernyataan sikap tidak baca karena DPRD PB tidak mengambil bagian saat aksi berlangsung.
Dalam aksinya mereka menyuarakan dengan sikap pernyataan:
1. Tutup PT. Freeport dan kembalikan hak kedaulatan hak amungsa demi mencegah konflik kemanusiaan yang berkepanjangan di Tanah Papua
2. Hentikan Operasi Militer dan tarik Militer organik dan non organik di seluruh tanah Papua
3. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di merauke, Manokwari dan di seluruh tanah Papua
4. Tutup segala perusahaan ilegal di seluruh Tanah air west papua
5. Hentikan RUU TNI yang justru merusak citra demokrasi dan penegakkan hukum
6. Berikan Hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis
