Nabire, 20 Agustus 2025, Faktanabire.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire, gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang rapat utama DPRK.
Ketua DPRK Nancy Warobay, menyampaikan bahwa Rapat tersebut membahas pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan yang berasal dari hasil reses, kunjungan kerja, maupun hearing bersama masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran itu adalah hasil dari masukan, keluhan, serta aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPR saat turun di lapangan. Semua itu kita rampungkan dalam bentuk pokok pikiran, lalu dibahas bersama OPD agar bisa diakomodir,” jelas Nancy, usai rapat, Rabu (20/8)
Menurutnya, banyak usulan yang disampaikan anggota dewan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan dasar masyarakat. Karena jumlahnya cukup banyak, pihak legislatif meminta eksekutif untuk menyesuaikan berdasarkan skala prioritas, khususnya dalam pembagian dan alokasi anggaran melalui APBD.
Nancy menegaskan, DPRK Nabire memiliki tanggung jawab mengawal serta mengawasi penggunaan anggaran, termasuk dana alokasi khusus (DAK) maupun dana otonomi khusus (Otsus).
“Semua yang menyangkut alokasi anggaran terkait dengan APBD wajib diawasi. Itu memang tugas utama anggota DPR, agar pelaksanaan benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan Pokir adalah kondisi pendidikan di kampung-kampung yang dinilai masih belum memadai. Ia menyebut aspirasi masyarakat terkait fasilitas pendidikan sudah masuk dalam pokok pikiran dewan, dan telah diserahkan kepada pihak eksekutif.
“Pendidikan menyangkut masa depan anak-anak, generasi emas kita. Karena itu sudah kita masukkan dalam pokok pikiran, dan eksekutif akan melihatnya sebagai skala prioritas untuk dilaksanakan,” tegasnya.
DPRK Nabire menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil pokok-pokok pikiran agar benar-benar direalisasikan melalui program pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas.
