Nabire, Faktanabire.com – Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Ali Jamil Harahap, Ph.D., meninjau pelaksanaan program strategis pengembangan perkebunan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (6/7).
Dalam kunjungan di Kampung Sambabusa, Distrik Teluk Kimi, Ali Jamil didampingi Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kepala perangkat daerah, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon, BRMP Papua, serta para pemangku kepentingan dan tokoh adat.
Ali Jamil mengatakan dirinya mendapat amanah langsung dari Menteri Pertanian untuk memantau pelaksanaan program Direktorat Jenderal Perkebunan di seluruh Tanah Papua.
“Kami ditugaskan Bapak Menteri Pertanian untuk melihat dan memonitor kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan. Tahun 2026 ini terdapat berbagai program di wilayah Papua Raya, termasuk di Provinsi Papua Tengah,” kata Ali Jamil.
Ia menjelaskan, Nabire menjadi kabupaten dengan program perkebunan paling beragam di Papua Tengah. Pemerintah menjalankan pengembangan kelapa seluas 100 hektare, serta program kakao, kopi, dan penataan sagu.
Untuk komoditas kakao, Kementerian Pertanian menyiapkan program peremajaan seluas 1.000 hektare dan perluasan areal tanam seluas 2.000 hektare, sehingga total pengembangan mencapai 3.000 hektare.
“Di Nabire ini program perkebunannya paling banyak jenisnya. Ada kelapa, kakao, kopi, bahkan penataan sagu. Untuk kakao sendiri terdapat program peremajaan 1.000 hektare dan perluasan 2.000 hektare,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ali Jamil juga meninjau pembangunan lokasi pembibitan (nursery) kakao yang akan memasok kebutuhan bibit untuk seluruh areal pengembangan.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan mencapai sekitar 3,6 juta bibit, termasuk cadangan sekitar 20 persen untuk penyulaman.
Ia meminta seluruh pelaksana mempercepat pembangunan nursery agar seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.
“Saya minta pekerjaan dilakukan secara paralel. Pengisian sekitar tiga juta polybag harus selesai dalam dua minggu sehingga ketika benih datang bisa langsung dipindahkan ke polybag dan dipelihara,” tegasnya.
Ali Jamil juga mengarahkan agar luas nursery ditambah menjadi sedikitnya delapan hektare sehingga mampu menampung seluruh kebutuhan bibit kakao.
Selain itu, ia meninjau kesiapan bibit kelapa untuk program perluasan seluas 100 hektare. Sebanyak sekitar 13 ribu bibit telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan penanaman beserta cadangannya.
Dalam dialog bersama pemerintah daerah, Ali Jamil menerima sejumlah masukan, termasuk terkait distribusi pupuk bersubsidi. Ia memastikan Kementerian Pertanian akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Menurutnya, pengembangan komoditas perkebunan menjadi fondasi penting bagi kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia.
“Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah produk perkebunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun sebelum masuk ke hilirisasi, kita harus memastikan ketersediaan bahan bakunya melalui peningkatan produksi di tingkat hulu,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi kakao akan membuka peluang berkembangnya industri pengolahan seperti bubuk kakao, cokelat batangan, hingga berbagai produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
Ali Jamil juga meminta pelaksana proyek memprioritaskan tenaga kerja lokal agar masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi secara langsung selama pembangunan nursery dan pengembangan perkebunan berlangsung.
“Kami ingin masyarakat setempat dilibatkan dalam setiap tahapan pekerjaan sehingga mereka memperoleh penghasilan sekaligus merasa memiliki program ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Nabire H. Burhanuddin Pawennari menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertanian, dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan atas dukungan pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Nabire.
Menurut Burhanuddin, program pengembangan kakao, kopi, kelapa, dan sagu akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan mendukung program ini sehingga cita-cita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perkebunan dapat terwujud. Sesuai arahan Bapak Dirjen, kami berharap seluruh proses penyiapan lahan dan bibit dapat selesai tepat waktu sehingga penanaman oleh petani dapat dimulai sesuai target pada bulan November mendatang,” ujar Burhanuddin.
