Nabire, Faktanabire.com – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bersama Yayasan Sinar Bhakti Husada (YSBH) menggelar Workshop Penyelidikan Epidemiologi (PE) 1-2-5 di Nabire pada 1–2 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat respons terhadap kasus malaria dan mempercepat pencapaian eliminasi malaria di Papua Tengah.
Program Officer YSBH, Pungut Sunarto, mengatakan Papua Tengah masih menjadi daerah endemis malaria dengan tingkat penularan yang berbeda di setiap kabupaten.
Kabupaten Mimika tercatat sebagai wilayah dengan endemisitas tertinggi (Endemis III) dengan Annual Parasite Incidence (API) mencapai 575 per 1.000 penduduk. Sementara itu, Kabupaten Nabire memiliki API 49 per 1.000 penduduk, Kabupaten Puncak 24 per 1.000 penduduk, dan Kabupaten Puncak Jaya 8,56 per 1.000 penduduk.
Selain itu, Kabupaten Paniai berada pada kategori endemis sedang dengan API 2,3 per 1.000 penduduk. Adapun Kabupaten Dogiyai dan Deiyai masuk kategori endemis rendah dengan API masing-masing 0,4 dan 0,10 per 1.000 penduduk.
Pungut menjelaskan, penyelidikan epidemiologi bertujuan memetakan distrik maupun puskesmas yang telah memasuki tahap praeliminasi hingga eliminasi malaria.
“Workshop PE 1-2-5 kami laksanakan pada 1 dan 2 Juli dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, UNICEF, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dan YSBH. Kegiatan ini memberikan penguatan kepada 16 puskesmas, terdiri atas 10 puskesmas di Kabupaten Nabire, tiga puskesmas di Kabupaten Dogiyai, dan tiga puskesmas di Kabupaten Deiyai. Kami berharap peserta memahami pelaksanaan PE 1-2-5 karena penyelidikan epidemiologi merupakan rangkaian kegiatan penting menuju eliminasi malaria,” ujar Pungut Sunarto.
Penanggung Jawab Program Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yenice Derek, mengatakan peserta yang mengikuti pelatihan akan menerapkan penyelidikan epidemiologi di wilayah kerja masing-masing setelah kembali bertugas.
“Apabila ditemukan kasus positif di wilayah dengan endemisitas sedang maupun rendah, petugas harus segera melaksanakan penyelidikan epidemiologi sesuai standar operasional prosedur. Dengan demikian, kami dapat memperoleh pemetaan endemisitas malaria yang akurat dan berbasis data lapangan,” kata Yenice.
Ia menambahkan, setelah pemetaan selesai dilakukan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah bersama YSBH akan membentuk Tim Assessment Penilaian Eliminasi dalam satu hingga dua bulan ke depan untuk menilai kesiapan daerah menuju eliminasi malaria.
“Kami berharap ada kabupaten maupun distrik di Papua Tengah yang dapat meningkat statusnya menjadi wilayah eliminasi malaria,” tambahnya.
Sementara itu, Tim Kerja Malaria Kementerian Kesehatan, Riskha Tiara Puspadewi, menegaskan bahwa PE 1-2-5 merupakan intervensi spesifik yang wajib dilaksanakan pada wilayah pembebasan atau endemis rendah dan wilayah yang telah mencapai eliminasi.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga sangat dianjurkan diterapkan di wilayah endemis tinggi maupun sedang.
“Dengan pelaksanaan PE 1-2-5, kami berharap upaya percepatan eliminasi malaria dapat berjalan lebih efektif. Salah satu syarat suatu daerah mencapai eliminasi malaria adalah tidak terjadi penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut,” jelas Riskha.
Menurut Riskha, penyelidikan epidemiologi juga berperan penting dalam mengklasifikasikan setiap kasus malaria sehingga petugas dapat membedakan antara kasus penularan setempat dan kasus impor.
“Melalui kegiatan PE 1-2-5, setiap kasus yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan kasus, penyelidikan fokus, hingga intervensi pengendalian vektor secara tepat,” pungkasnya.
