NABIRE, FaktaNabire.com – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) evaluasi pengembangan wilayah untuk mengkaji kondisi riil pembangunan di delapan kabupaten sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan tahun 2027 hingga akhir periode pemerintahan.
Kegiatan tersebut melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur keamanan, mitra pembangunan, dunia usaha, media, serta 11 peneliti, yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (21/10/2026),
Kepala Bapperida Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan setiap program pembangunan berdasarkan bukti dan fakta di lapangan.
“Ini tentunya mau memastikan bahwa setiap program, kegiatan, ataupun kebijakan yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di delapan kabupaten, harus berdasarkan bukti atau fakta di lapangan,” ujar Elieser.
FGD tersebut membahas berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, politik dan keamanan, hingga persoalan sosial. Bapperida melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun informasi yang akurat sesuai kondisi setiap kabupaten.
Elieser menjelaskan, FGD berlangsung selama empat hari dengan delapan sesi pembahasan. Sebanyak 11 peneliti mendampingi proses pengkajian dan menganalisis informasi yang disampaikan para narasumber.
“Kami ingin menggali informasi sedetail mungkin mengenai kondisi riil di lapangan dari masing-masing bidang. Karena itu, kegiatan ini didampingi tim ahli yang memiliki latar belakang peneliti sesuai bidang pembangunan yang dikaji,” katanya.
Hasil kajian akan disusun dalam bentuk policy brief atau rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta pimpinan daerah terkait. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pembangunan masing-masing OPD.
Elieser berharap rekomendasi itu mampu mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan percepatan penanganan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan.
“Harapan kami, melalui rekomendasi ini, kebijakan yang ditentukan untuk dua hingga dua setengah tahun ke depan benar-benar tepat sasaran dan menjawab permasalahan di lapangan,” ujarnya.
Melalui evaluasi berbasis data ini, Bapperida Papua Tengah berharap pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan akuntabel sesuai kebutuhan masyarakat di delapan kabupaten.
