Nabire, 1 September 2025, Faktanabire.com – Kelompok Cipayung Plus Papua Tengah yang terdiri dari GMNI, GMKI, PMKRI, dan GAMKI menyampaikan pernyataan sikap terkait dinamika politik nasional yang dinilai semakin bergejolak dan berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pernyataan sikap secara tertulis itu disampaikan usai dialog antara Cipayung Plus bersama DPR Papua Tengah (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, dan Gubernur Papua Tengah di Kantor Guest House, Jalan Merdeka, Nabire, Senin (1/9/2025).
Dalam pernyataannya, Cipayung Plus menilai eskalasi politik yang terjadi merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Kondisi tersebut diperparah dengan penanganan aksi massa oleh aparat keamanan yang dinilai tidak profesional hingga menyebabkan korban jiwa.
Sembilan Poin Pernyataan Sikap Cipayung Plus Papua Tengah:
1. Menyambut baik respon Presiden RI terhadap sejumlah tuntutan rakyat.
2. Menegaskan bahwa suara rakyat akan terus mengawal tuntutan dan aspirasi hingga finalisasi.
3. Mendorong pengesahan aturan perampasan aset para koruptor.
4. Mendesak aparat penegak hukum mengungkap dan menangkap koruptor serta mafia yang merugikan negara.
5. Meminta pemerintah tidak menaikkan pajak yang membebani rakyat.
6. Mengecam keras tindakan aparat yang dinilai brutal dan membungkam hak konstitusional warga negara.
7. Mendesak pencopotan menteri dan wakil menteri di kabinet yang merangkap jabatan.
8. Menyarankan massa aksi di seluruh Indonesia untuk tidak merusak fasilitas umum maupun melakukan penjarahan.
9. Mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak mudah terprovokasi demi terciptanya kondisi bangsa yang kondusif.
Ketua DPRP Papua Tengah, Delius, didampingi Gubernur Papua Tengah, secara resmi menerima aspirasi yang disampaikan oleh kelompok Cipayung Plus.
“Kami berterima kasih kepada Cipayung Plus yang datang baik-baik membawa aspirasi. Ada sembilan poin yang mereka sampaikan, dan kami sudah menerima secara resmi untuk kemudian disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Delius.
Ia menegaskan, DPRP Papua Tengah siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat. Menurutnya, banyak persoalan yang masih dihadapi masyarakat Papua, sehingga aspirasi yang datang akan selalu ditampung dan disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Persoalan di tanah Papua ini banyak. Jadi aspirasi yang datang akan kami terima, dan pada prinsipnya kami siap menyalurkan ke pemerintah pusat. Tentu keputusan akhir ada di DPR RI, tapi kami berkomitmen untuk meneruskan suara rakyat ini,” jelasnya.
