Nabire, Papua Tengah, Faktanabire.com – Wakil ketua DPD RI, Yoris Raweyai, menilai konflik berkepanjangan di Papua bukanlah hal baru dan belum terselesaikan sejak wilayah itu berintegrasi dengan Indonesia pada 1 Mei 1963.
Hal ini disampaikannya usai menjadi narasumber pada Hearing Dialog Pimpinan DPR Papua Tengah, dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, dengan Wakil DPD RI bersama pengungsi Intan Jaya serta daerah lainnya di Aula RRI, Nabire, Selasa, (14/10/2025).
Menurutnya, negara belum menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua secara menyeluruh.
“Konflik Papua ini bukan konflik baru. Sejak dia berintegrasi 1 Mei 1963 sampai hari ini, konflik itu terus terjadi, eskalasinya naik turun. Saya harus jujur katakan, kita belum menemukan satu formula yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini oleh negara,” ujar Yoris.
Ia menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah selama ini cenderung bermuara pada kepentingan tertentu dan belum menyentuh akar masalah. Padahal, menurutnya, Papua memiliki kekhususan dengan anggaran besar dan otonomi khusus yang memberikan ruang bagi orang asli Papua untuk memimpin daerahnya sendiri.
“Uang sudah diberikan, kesempatan untuk orang asli Papua memimpin juga sudah ada. Kok konfliknya tidak berakhir? Ini pertanyaan bagi kita semua,” tegas Yoris.
Yoris juga menyinggung era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah memberikan perhatian besar terhadap Papua, termasuk dengan kunjungan sebanyak 17 kali. Namun, menurutnya, justru eskalasi konflik meningkat setelah kunjungan-kunjungan tersebut.
“Kami waktu itu berharap era Pak Jokowi bisa selesaikan masalah. Beliau sudah datang 17 kali ke Papua, tapi pasca kehadiran beliau, eskalasi justru meningkat. Ini menjadi pertanyaan besar, kenapa bisa begitu?” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menentukan arah penyelesaian masalah Papua.
“Harus ada ketegasan dari pemerintah, khususnya Presiden, mau dibawa ke mana Papua ini. Kalau ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus ada konsistensi dan kepastian hukum,” tutur Yoris.
Dalam kesempatan yang sama, Yoris menyampaikan harapannya kepada pemerintahan Presiden ke-8, Prabowo Subianto, agar dapat menuntaskan konflik yang sudah terlalu lama menyengsarakan rakyat Papua.
“Mudah-mudahan di era Presiden ke-8, Pak Prabowo, masalah Papua bisa tuntas. Sudah cukup lama masyarakat Papua menderita. Korban konflik itu selalu rakyat,” katanya.
Terkait keberadaan pasukan TNI-Polri yang terus dikirim ke Papua, Yoris menilai koordinasi antar lembaga tetap penting agar penanganan tidak justru memperburuk keadaan.
“TNI-Polri punya tugas pokok masing-masing. Saya kira koordinasi pasti ada, tapi kita tidak tahu sampai sejauh mana di lapangan. Ini yang perlu kita dalami,” jelasnya.
Sebagai anggota DPD RI, Yoris menegaskan komitmennya untuk terus memantau penanganan pengungsi akibat konflik di Papua Tengah. Ia telah mengunjungi sejumlah titik pengungsian di Timika dan wilayah sekitarnya.
“Saya sudah ketemu mereka di enam titik di Timika. Pemerintah punya kewajiban menyelamatkan mereka, memberikan tempat yang layak, serta bantuan kemanusiaan lainnya,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat DPRP dan Panitia Khusus (Pansus) yang telah turun langsung ke daerah-daerah konflik untuk melihat situasi di lapangan.
“Saya bersyukur Pansus sudah dibentuk cukup cepat dan mereka sudah turun ke daerah-daerah konflik. Mari kita dorong bersama, karena tanpa kebersamaan, tidak mungkin kita bisa selesaikan ini,” pungkas Yoris.
